Seperti diketahui, Bupati Bandung Barat Abubakar mengaku kecewa mengetahui mendapat predikat WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bahkan, Abubakar akan melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ”Saya akan evaluasi masing-masing SKPD yang membuat KBB mendapat WDP. Memang masalahnya dari persoalan aset,” sesal Abubakar.
Diakui Abubakar, perlu adanya koordinasi terkait dengan aset ini. Dalam hal ini aset yang dilimpahkan Kabupaten Bandung kepada Kabupaten Bandung Barat. ”Oleh karena itu untuk menyelesaikannya, perlu dilakukan kerjasama dengan Kabupaten Bandung. Nasib Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Bandung akan sama jika persoalan aset tidak segera diselesaikan,” tandasnya. (drx/fik)