Menurut dia, ada beberapa hal, krusial yang menjadi pokok wacana yang berkembang dalam isu penerapan kembali GBHN. ”Yaitu, haluan negara sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sistem pembangunan yang berbasis kedaulatan rakyat, aspek hukum dan politik sistem perencanaan pembangunan nasional dan peran MPR dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,” ungkapnya.
Yadi berharap, struktur partai yang mayoritas juga adalah merupakan tokoh-tokoh serta aktor politik lokal di daerahnya bisa ikut memberikan masukan, saran dan buah pikiran terkait dengan tema yang diusung dalam Kegiatan RDP MPR RI ini. (adv/yul/fik)
