bandungekspres.co.id, BALEENDAH – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), H. Yadi Srimulyadi menyelenggarakan Kegiatan Dengar Pendapat MPR RI yang mengusung tema Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Jalan Jaksanaranata, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, kemarin (4/6).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Litbang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung bersama MPR RI ini menghadirkan lebih dari 150 orang Struktur Partai.
Yadi mengatakan, bahwa model rencana pembangunan nasional yang berlaku sekarang adalah model yang disusun berdasarkan Undang-undang melalui Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang berdasarkan visi dan misi presiden terpilih.
”Dengan model tersebut, perencanaan pembangunan nasional seperti ini sangat mungkin terjadi pergeseran prioritas pembangunan antara satu rejim pemerintahan dengan dengan rejim pemerintahan yang lain. Dengan kata lain, prioritas sektor pembangunan yang dijalankan oleh presiden saat ini sangat mungkin berganti ketika terjadi pergantian presiden. Sehingga target jangka panjang pembangunan nasional tidak tercapai,” kata Yadi disela-sela kegiatan.
Hal lain yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah, lanjut Yadi, yaitu ketidakselarasan rencana pembangunan antara pusat dan daerah. ”Kita sebenarnya pernah memiliki pola perencanaan jangka panjang yang relatif baik dan terbukti pada masa itu mampu menghasilkan beberapa capaian penting, seperti swasembada pangan dan beberapa hal lainnya. Sistem perencanaan yang dimaksud Sistem Perencanaan Nasional dengan model GBHN,” ucapnya.
Oleh sebab itu, tutur Yadi, pokok Haluan Penyelenggaraan Negara atau GBHN, harus menjadi landasan utama pedoman penyelenggaraan negara agar jelas target jangka panjang pembangunan nasional. Sehingga meskipun kepala negara dan kepala pemerintahan berganti-ganti tetapi pedoman pokok penyelenggaraan dan pembangunan negara tetap sama sehingga target jangka panjang penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional bisa tercapai.
”Reformulasi Model perencanaan pembangunan dengan model GBHN menjadi salah satu aspek penting dalam rangka penguatan lembaga MPR,” tuturnya.
Yadi mengungkapkan, memformulasikan haluan negara untuk menjadi rambu dan panduan penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan sangat cermat dan hati-hati dengan mengedepankan sebesar-besarnya aspirasi masyarakat.
