Sementara desa lainnya yang berbatasan dengan Desa Cirende yang juga kemungkinan terkena dampak adalah Desa Cikalong, tepatnya di Kampung Dangdeur Tonggoh.
Menurut Kepala Desa Bojong Koneng Tedi Hertiadi, ada sekitar 60 rumah yang 30 persennya merupakan tanah kosong yang kemungkinan akan terkena dampak proyek kereta cepat. ’’Ada 90 surat tanah yang sudah ditandai,” singkatnya.
Seperti diketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun tidak menggunakan dana APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Investasi kereta cepat ini dibiayai secara mandiri oleh konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business. Konsorsium BUMN tersebut, antara lain PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.
Keempat perusahaan tersebut, sebelumnya telah membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang selanjutnya berkolaborasi dengan konsorsium Cina dengan mendirikan perusahaan patungan bernama PT KCIC untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat ini rencananya akan menghubungkan empat stasiun, yakni Stasiun Halim di Jakarta, Stasiun Karawang, Stasiun Walini di KBB, dan Stasiun Tegalluar yang lokasinya tidak jauh dari kawasan Gedebage. Rencananya kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Kota Bandung.
Kereta cepat akan memiliki lintasan sepanjang 140,9 kilometer. Di setiap stasiun nantinya akan dibangun TOD untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung. Di Walini misalnya, akan dibangun Kota Baru Walini. (drx/vil)
