Tunda Perbaikan Sekolah Rusak
bandungekspres.co.id – Tahun ini, jumlah bantuan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan yang diterima Pemkab Bandung Barat turun drastis. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah bantuan DAK mencapai Rp 56 miliar, sementara tahun ini hanya diberikan bantuan sebesar Rp 5,4 miliar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat Agustina Piryanti, di Ngamprah, kemarin.
Menurut Agustina, dirinya belum mengetahui alasan penurunan jumlah DAK untuk tahun ini. Namun, yang pasti angkanya menurun jauh dengan bantuan di tahun lalu. ’’Kalau dihitung hampir Rp 50 miliar lebih atau hampir 90 persen penurunannya. Pengurangan ini disebabkan dihilangkannya DAK untuk SMP, SMA/SMK, yang tersisa hanya untuk SD dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dengan besaran Rp5,4 miliar,” katanya.
Diungkapkan Agustina, rencananya Disdikpora Kabupaten Bandung Barat akan mengkonsultasikan persoalan penurunan DAK ini kepada pemerintah pusat. Padahal untuk SMP saja, terdapat sekitar 200 lokal kelas yang perlu direhabilitasi. Praktis dengan tidak adanya dukungan anggaran dari DAK membuat rencana perbaikan bangunan sekolah yang rusak tertunda. ”Untuk menutupi kebutuhan SMP dan SMA/SMK dialokasikan dari APBD Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 3,7 miliar. Ditambah dari bantuan Pemprov Jabar sebesar Rp 31 miliar, yang peruntukkannya untuk SD dan SMP sebesar Rp 16,6 miliar, dan SMA/SMK Rp 5,1 miliar,” ungkap Agustina.
Dijelaskannya, ditiadakannya DAK SMP dan SMA/SMK tidak hanya diberlakukan untuk Kabupaten Bandung Barat tapi seluruh daerah. Keterbatasan anggaran ini membuat Disdikpora Kabupaten Bandung Barat harus lebih selektif di dalam penentuan sekolah yang akan menerima bantuan. ”Bantuan yang akan diterima tahun ini sesuai peruntukkannya yakni buat fisik dan non fisik. Untuk kegiatan fisik seperti rehabilitasi sekolah, WC, ruang guru, sementara non fisik seperti pengadaan alat peraga, buku, dan alat kesenian,” jelasnya.
Dia mengaku sampai sekarang belum ditentukan sekolah mana saja yang bakal menerima bantuan DAK, bantuan Pemprov Jabar, maupun dana yang bersumber dari DAK. Khusus penggunaan anggaran dari DAK masih menunggu juklak dan juknisnya dari pemerintah pusat. Sementara itu, pada tahun 2016 pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) bagi SMPN 4 Cikalongwetan, dan SMPN 4 Cipedeundeuy dengan nilai Rp 1,6 miliar. ”Tentu nanti juga ada arahan mana saja sekolah yang memang akan menerima DAK-nya. Tapi, harapan kita pemerintah pusat juga dapat menambah anggaran DAK karena kebutuhannya di Kabupaten Bandung Barat masih cukup tinggi,” pungkasnya. (drx/vil)