bandungekspres.co.id – Diambil alihnya proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat memiliki dampak kepada keberadaan PT BIJB. Pasalnya, keberadaan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, tidak memiliki peran penting lagi terhadap proyek tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Jabar Eryani Sulam mengatakan, PT BIJB sebetulnya masih eksis hal ini terlihat dari paparan direkturnya ketika dipanggil oleh Komisi III belum lama ini.
Menurutnya, pengambilalihan BIJB oleh Kementrian Perhubungan harus memiliki sistem format yang tepat agar PT BIJB memiliki peran dalam pembangunan maupun pada pengelolaannya nanti.
’’Bagaimanapun PT BIJB sudah disertakan modal dari APBD yang jumlahnya sangat besar,” jelas Eryani, di Komplek DPRD Jabar, kemarin.
Selain itu, PT BIJB juga telah melakukan pembangunan bersama Dinas Perhubungan Jabar pada tahap awal, bahkan sudah melaksanakan tender untuk pembangunan selanjutnya. Sehingga pada prosesnya nanti harus diselamatkan.
Namun demikian, pemerintah pusat sebetulnya memiliki itikad baik dengan diambil alihnya pembangunan ini bertujuan untuk memercepat pembangunan BIJB ini.
Eryani menilai peran PT BIJB nanti dalam rencana bisnisnya harus memiliki pola yang jelas. Sebab bagaimana pun PT BIJB dibentuk dari uang rakyat, sehingga harus diberikan porsi yang saling menguntungkan antara pemerintah pusat dan Pemprov Jabar. ’’Kalau saya pribadi sih inginnya PT BIJB diberikan kewenangan pengelolaan bandara atau aerocity-nya,” kata dia.
Eryani menuturkan, dalam perencanaannya untuk pengelolaan aerocity hendaknya PT BIJB memiliki rencana bisnis dan target jelas, agar ketika PT BIJB betul-betul diberikan kewenangan penuh dalam mengelola aerocity bisa memberikan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.
Selain itu, rencana tersebut belum bisa tergambarkan secara detail dikarenakan kewenangan PT BIJB juga belum memiliki kepastian. ’’Kita kan belum tahu segmen pasarnya seperti apa, penerbangannya berapa, nanti pesawat maskapai manas aja yang mendarat di BIJB, ini kan belum terukur jelas,” ujar politikus Partai Nasdem asal Indramayu itu.
Untuk itu, Komisi III berharap PT BIJB harus mengambil peran agar bisa ambil bagian dalam pengelolaannya secara langsung dengan menggandeng PT Angkasa Pura sehingga dalam teknisnya lebih profesional. ’’Angkasa Pura itu kan sudah berpengalaman dalam pengelolaan bandara di Indonesia saya pikir dengan kewenangan pemerintah pusat PT Angkasapura pasti mau ikut mengelola BIJB ini,” tukas dia.
