Yuddy pun meminta pemerintah daerah melakukan inovasi dalam hal perizinan usaha. Semua peraturan daerah yang tidak sejalan dengan semangat birokrasi efisien, harus dikaji. ”Kalau justru menyulitkan dunia usaha, revisi saja,” tegasnya.
Dia mencontohkan ada pengusaha Indonesia yang mengeluh karena untuk mengurus izin usaha sampai dia bisa membuka usahanya saja harus memakan waktu hingga enam bulan. Padahal saat pengusaha yang sama berinvestasi di Dubai, Qatar, segala perijinan hanya membutuhkan waktu tiga hari.
Yuddy menjelaskan salah satu parameter dari EOBD adalah tanggung jawab birokrasi. Karena itu birokrasi harus terus berinovasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih prima. Selain perizinan yang lebih mudah, Yuddy mengatakan pelayanan prima harus diterapkan di pintu masuk Indonesia seperti Bandara dan pelabuhan.
Yuddy mencatat ada tiga pintu masuk Indonesia yang paling sering dilalui turis dan pengunjung dari mancanegara. Tiga tempat itu ialah Bandara Udara Soekarno-Hatta, Jakarta, Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali dan Pelabuhan Batam. ”Saya minta pelayanan prima di tiga lokasi itu karena 90 persen orang asing, masuk dari situ,” ujar Yuddy.
Dia juga menyatakan pelayanan publik yang prima akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Jika dipercaya masyarakat pemerintah pasti didukung sehingga ada stabilitas politik. ”Stabilitas adalah modal sosial bagi pembangunan,” ujarnya.
Seperti diketahui pasca membentuk 57 kabupaten/kota sebagai role model pelayanan publik, Yuddy menggelar Rapat Koordinasi Tidak Lanjut Evaluasi Pelayanan Publik Tertentu di 57 kabupaten/kota tersebut.
Rapat kerja dimaksud bertujuan untuk menyampaikan hasil evaluasi pelayanan publik di 57 kabupaten/kota (di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil), serta unit pelayanan publik lainnya (Bandar Udara, Pelabuhan, Imigrasi dan Polres) yang telah dilaksanakan sejak 2015.
Lewat kegiatan evaluasi, selain menambah wawasan dan pengetahuan, peserta rapat diharapkan dapat belajar dari daerah-daerah yang telah sukses menjadi role model. ”Peserta akan melihat langsung pelayanan publik di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang telah sukses menjadi role model. Saya mengharapkan untuk segera mereplikasi atau meniru di unit pelayanan saudara,” ujar Yuddy saat membuka rapat kerja dimaksud. (dni/asp)
