bandungekspres.co.id – Bank Dunia telah merilis Laporan Doing Business 2016, mengukur kualitas dan efisiensi regulasi. Berdasarkan laporan tersebut, peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu.
Tahun ini, indeks kemudahan berusaha Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara, atau naik 11 peringkat dibanding tahun lalu yang berada di peringkat 120. Dalam penyusunan laporan tersebut, Bank Dunia menggunakan sepuluh indikator sebagai dasar survei yang dilakukannya sepanjang Juni 2014 hingga Juni 2015.
Skor Indonesia dalam laporan tersebut adalah 58,12. Meskipun mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir tetapi skor Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 18), Thailand (49) dan Vietnam (70).
Menyikapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, langsung mengambil langkah terobosan dengan membentuk 57 kabupaten/kota sebagai role model pelayanan publik yang tersebar di 34 provinsi.
”Ke 57 kabupaten/kota tersebut kami harapkan benar-benar dapat menjadi role model nasional, terutama dalam memacu kemudahan berusaha. Untuk memastikan keberhasilannya, akan kami lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan,” ujar Yuddy.
Yuddy menjelaskan, sesuai dengan program Nawacita Pemerintahan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jajaran birokrasi harus sejalan dengan semangat revolusi mental. Peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha memang membaik, tapi masih kalah dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN. ”Presiden mau kita ada di peringkat 40-an dunia. Itulah hasil revolusi mental yang diharapkan,” tuturnya.
Karena itu dalam berbagai kesempatan, Yuddy meminta jajaran birokrasi segera memangkas proses-proses perizinan yang menyulitkan dunia usaha. Perizinan seharusnya lebih mudah, agar dunia usaha di Indonesia berkembang dan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat.
Terakhir saat Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/2), menteri muda asal Jawa Barat tersebut menegaskan komitmennya untuk memangkas birokrasi. ”Orang berusaha itu bawa duit untuk negara jadi untuk apa dipersulit. Izin-izin yang bisa memakan waktu berbulan, persingkat jadi beberapa hari atau jam saja,” katanya.
