bandungekspres.co.id– Berdasarkan Informasi dari dinas pendidikan (Disdik Jabar), bahwa Proses Pembiayaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) atas alih kelola SMA/SMK saat ini sudah dalam tahap penyelesaian.
Wakil Ketua Komisi V
Wakil Ketua Komisi V Yominus Untung mengatakan, proses P3D ini telah dilaksanakan semuanya dan dipastikan selesai di Maret ini.
”Jadi secara substansi Pemprov Jabar telah siap sekaligus mengimplementasikan UU Nomor 23 Tahun 2014,” jelas pria yang akrab disapa Untung ini ketika ditemui di ruangan komisi V kemarin (22/2).
Dia mengaku, memuji langkah yang telah dilakukan Pemprov Jabar mengenai alih kelola SMA/SMK. Sebab telah jauh-jauh hari Disdik Jabar telah merencanakan ini dengan matang. Sehingga Pemprov Jabar sebetulnya pada tahun inipun sudah siap melakukan peralihan pengelolalan ini namun berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh kementerian tetap akan dilaksanakan di 2017 mendatang.
Kendati begitu, dirinya menilai pengalihan pengelolaan SMA/SMK kepada provinsi ini akan menambah beban tambahan untuk APBD provinsi.
Dia berharap, beban tambahan ini seharusnya menjadi pemikiran bersama antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sebab tugas provinsi dan daerah bukan saja melaksanakan perintah undang-undang, tapi memiliki tugas yang tak kalah penting yaitu meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan yang sekarang baru menacapai 70 persen.
Mengantisipasi hal ini, dirinya menginginkan adanya consensus. Artinya alokasi dana Bos yang diberikan oleh pusat untuk provinsi agar tidak dihitung atau pemberian Bos bisa langsung diberikan kepada kabupaten/kota
”jadi jangan mampir dulu ke APBD provinsi. Sebab, bila mampir dulu maka alokasi APBD untuk pendidikan 20 persen itu seolah-olah besar. Padahal sebetulnya itu kan duitnya Bos Pusat,” kata Untung.
Dirinya menilai, apabila Pemprov ingin mendongkrat APK penyelenggaraan pendidikan agar Bos yang berasal dari provinsi bisa dinaikkan yang semulanya diberikan hanya Rp 200 ribu per siswa menjadi Rp 1 juta. Sehingga akan ditemukan angka total Rp 1,6 triliun (sekarang dialokasikan hanya Rp 300 miliar).
Masalah program Ruang Kelas Belajar (RKB) yang terus menjadi program unggulan Pemprov Jabar saat ini juga menargetkan 4.000 RKB berikut mebelair-nya.
