Juru Bicara Kemnpan RB Herman Priyatna mengatakan, keputusan tersebut dilakukan setelah Menpan melakukan koordinasi dengan lintas kementerian seperti Kementrian Keuangan, BKN, DPR RI maupun Presiden.
”Itu dilakukan untuk mencari celah hukum, bukan berdasarkan kewenangan dan hasilnya tidak bisa merekrut para honorer K2 tersebut,” jelas Herman ketika ditemui usai pemnyerahan laporan akuntabilitas kinerja kabupaten/kota di gedung Sabuga Jalan Tamansari kemarin (12/2).
