Sementara itu, keputusan resmi Partai Golkar bergabung dengan pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla disambut hangat pihak Istana. Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan, selaku senior dan mantan ketua umum, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut baik langkah Golkar tersebut. ”Pak JK mengapresiasi itu,” ujarnya kemarin (24/1).
Menurut pandangan JK, saat ini pemerintah memang membutuhkan dukungan dari kekuatan politik untuk memperlancar terlaksananya program-program pemerintah. ”Jadi bergabungnya Golkar akan positif bagi pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, sejak awal, pemerintah selalu bersikap terbuka jika ada partai di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ingin bergabung mendukung pemerintah. ”Jadi Alhamdulillah (kalau ada yang bergabung), kami terima dengan tangan terbuka,” ucapnya.
Terkait isu bagi-bagi kursi bagi partai politik yang menyatakan bergabung dengan pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) maupun Golkar, Pramono menyatakan jika tidak ada jaminan jatah kursi di kabinet. ”Intinya, jangan meminta jabatan di kementerian, karena ini sistem presidensial, jadi semua adalah hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Pengamat politik dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izzul Fatah mengatakan, jatah jabatan di kabinet sudah menjadi aturan tak tertulis dalam dunia politik. Karena itu, dukungan PAN dan Golkar hampir bisa dipastikan bakal mendapat jatah kursi di kabinet. ”Soal berapa jumlahnya dan di posisi apa, itu yang akan dikalkulasi presiden dan wapres,” katanya.
Menurut Toto, konsekuensi kian banyaknya partai pendukung pemerintah adalah perombakan formasi kabinet. Karena harus mengakomodasi seluruh partai politik, maka penyusunan kabinet akan lebih alot. Sebab, partai yang sudah sejak awal mendukung Jokowi – JK tidak akan begitu saja menerima jatahnya dikurangi.
”Jadi, kemungkinan jatah menteri dari kalangan profesional yang akan dikurangi agar bisa mengakomodasi menteri dari partai politik,” ucapnya. (bay/owi/rie)
