’’Kan itu jadi beban Jabar. Padahal, kita (dipimpin Gubernur) rapat pengentasan kemiskinan itu tiap minggu,” terang dia.
Dalam menghadapi tantangan itu, kata Alma, sesuai arahan Gubernur, siapapun warga Jabar harus ditolong untuk mendapat layanan kesehatan. Maka, Dinkes menyiapkan solusinya. Salah satunya adalah beberapa puskesmas sudah memiliki tempat tidur. Ini sebagai bentuk merevitalisasi keberadan puskesmas. Meski diakui, pelaksanaanya belum sempurna. Itu tidak perlu ditutupi. Tapi, pihaknya meyakinkan terus memperbaiki dan memperbanyak jumlah puskesmas yang memiliki tempat tidur. Walau, konsekuensinya pada anggaran. Sebab itu, pihaknya berkomitmen meningkatkan pengawasan.
Hal lain yang menjadi tugas tambahan dari Gubernur Aher adalah, Dinkes harus punya tanggung jawab mendampingi pembangunan mikroekonomi. Awalnya, memang tidak mudah menerjemahkan keinginan itu. Namun, akhirnya Alma memahami. Bahwa ternyata, segalanya diawali dengan sehat. Baru bisa sekolah dan aktivitas lainnya.
’’Bagaimana pekerja jangan sakit. Perhatikan kesehatan pekerja informal. Beri pemahanan kesehatan bahan makanan pabrik-pabrik usaha kecil. Itu permintaan Bapak (Gubernur) kepada kami,” ucap dia.
Perempuan bertubuh jangkung ini menyampaikan, permintaan Gubernur itu diterapkan pada petugas kesehatan lingkungan Dinkes Jabar yang turun ke lapangan. Meski dengan anggaran dan kewenangan yang terbatas. Kewenangan dimaksud diatur UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah 2014. Di dalamnya dituangkan kewenangan dan peran pemerintah kota/kabupaten.
’’Terkait penanganan memperhatikan aspek kesehatan home industry, itu menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Sudah begitu, bari jeung teu digawean (juga tidak dilaksanakan kewenangannya,” selorohnya, seraya menambahkan solusi pelaksanaan ini tetap dilakukan dengan sampling.
Masih terkait solusi laju pertumbuhan penduduk, Alma menjelaskan, perlu komitmen yang lebih kuat dengan BKKBN Jabar. Melalui pelaksaanaan program KB Pascasalin. Pasalnya, melihat saat ini, angka kelahiran bayi setahun mencapai 850 ribu di Jabar. Akibatnya, keluarga di Jabar sekarang memiliki anak sudah lebih dari dua.
Selain itu, Dinkes kerja sama dengan Dinas Pendidikan Jabar untuk mendewasakan usia perkawinan. Dengan program Gubernur yang bernama Gerakan Mempersiapkan Generasi Masa Depan (Gema Mapan). Masyarakat yang dintervensi anak di usia SMP dan SMA. Sebab, saat ini rata-rata usia perkawinan di Jabar 16 tahun. ”Targetnya menjadi 20 tahun,” ucap dia.
