Siswa Harus Jalan Kaki 7 Kilom‪eter

bandungekspres.co.id– Jumlah sekolah dasar di perbatasan Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan warga yang tinggal di sekitar Gunung Manglayang, masih kurang. Anak-anak yang tinggal di Desa Suntenjaya ataupun warga yang tinggal di kawasan Gunung Manglayang tersebut harus berjalan kaki hingga 7 kilometer untuk bisa sekolah ke SDN 1 Suntenjaya, SDN 2 Suntenjaya, dan SDN 3 Cibodas.

sekolah dasar di Desa Sutenjaya
Istimewa

MINIM: Jumlah sekolah dasar di Desa Sutenjaya masih kurang. Karena itu, banyak anak harus berjalan kaki jauh demi tempuh pendidikan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan SD Lembang Budiyanto menyatakan, anak-anak yang tinggal di perbatasan Desa Suntenjaya dengan Gunung Manglayang ini membutuhkan pembangunan gedung SD. Menurutnya, keberadaan SD yang ada saat ini sudah tidak dapat menampung semua murid. Akibat sarana sekolah yang tidak mencukupi, kegiatan belajar mengajar dibagi dua kelompok, yakni pagi dan siang hari.

’’Mulai dari SDN 1 Suntenjaya, SDN 2 Suntenjaya, dan SDN 3 Cibodas tidak dapat menampung seluruh murid yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Selain terbagi ke dalam dua kelompok, sebagian murid harus berjalan kaki cukup jauh,” ungkap Budiyanto di Lembang, kemarin.

Pemerintah desa dan pihak sekolah sebenarnya sudah mengajukan pembangunan sekolah baru di Desa Suntenjaya. Namun, pembangunan belum bisa terwujud lantaran terkendala ketersediaan lahan.

Di Desa Suntenjaya, sebenarnya ada lokasi yang cocok untuk pembangunan SD baru, yakni di Kampung Cikapundung. Lokasi tersebut dekat dengan perumahan warga, sehingga para murid tidak terlalu jauh untuk berjalan kaki menuju sekolah. ’’Namun, karena lahan itu milik PT Perkebunan Nusantara, harus ada izin dulu dari pemilik lahan tersebut. Nah, sampai sekarang, izin tersebut belum diperoleh,” tuturnya.

Pembangunan gedung SD baru, menurut Budi, memerlukan lahan sedikitnya 6.000 meter persegi. Meski lokasi pembangunan telah ditentukan, hingga kini pihaknya masih menunggu perizinan dari PT Perkebunan Nusantara VIII. Dana pembangunan SD yang baru, lanjut dia, akan segera dikucurkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah perizinan lokasi pembangunan rampung. Meski demikian, dia mengaku belum bisa menaksir jumlah biaya yang diperlukan untuk pembangunan SD itu. ’’Sebetulnya untuk bantuan pembangunan gedung itu bisa dibantu pemerintah. Tapi, kita harus memiliki tanah yang jelas dulu dan tidak bersengketa,” katanya.

Tinggalkan Balasan