bandungekspres.co.id– Pemerintah Indonesia memutuskan kuota sapi tahun 2016 sebanyak 600 ribu ekor sapi bakalan. Hal tersebut membuat pemerintah Australia girang sebagai pemasok utama sapi bakalan Indonesia. Negara tetangga tersebut pun menganggap keputusan ini bisa membawa dampak positif terhadap hubungan antara negara yang sempat meregang tahun lalu.
Menteri Pertanian dan Sumber Daya Air Australia Barnaby Joyce mengatakan pihaknya menyambut baik berita terkait keputusan impor sapi Indonesia. Dia sendiri mendengar bahwa Pemerintah Indonesia telah merekomendasikan impor hingga 200 ribu ekor sapi dari Australia dalam kuartal pertama 2016. Keputusan tersebut bakal berjalan hingga mencapai total 600 ribu ekor sepanjang tahun.
’’Setelah kunjungan kami ke Indonesia baru-baru ini, merupakan suatu sambutan baik melihat keseluruhan tingkat kuota dipertahankan. Kami juga sangat mengapresiasi adanya gerakan menuju kuota tahunan sehingga pengiriman sapi lebih pasti,’’ ujarnya dalam keterangan resmi Rabu (6/1).
Dia menegaskan, kepastian kuota tahunan bukan hanya dibutuhkan oleh peternak di Australia. Namun, hal tersebut juga menjadi ketegasan bagi pengusaha makanan di Indonesia. Karena itu, inisiatif tersebut diakui bisa menjadi tonggak untuk kerjasama yang kuat di tahun-tahun mendatang. Sebab, sistem kuota periodik menghasilkan situasi perdagangan yang tidak pasti,’’ terangnya.
Saat ini, lanjut dia, Indonesia merupakan mitra dagang terdekat bagi Australia. Hal tersebut diharapkan bisa terus berlanjut dengan landasan hubungan baik antar kedua negara. Baik secara ekonomi maupun politik.
’’Kami akan terus berusaha untuk menjadi eksportir handal yang menghasilkan produk pangan pertanian yang berkualitas dan aman. Selain iyu, kami terus mendukung perdagangan ekspor ternak dan keuntungan yang dihasilkan bagi banyak peternak,’’ jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediana menegaskan, kuota impor tahun ini merupakan keputusan internal Indonesia. Menurutnya, proses diplomasi antara Indonesia dan Asutralia sama sekali tak ada hubungannya dengan keputusan pemerintah untuk melakukan impor.
’’Keputusan ini kan berdasarkan hasil kalkulasi dari berbagai pemangku kepentingan yang dilakukan di Kementerian Koordinator Pererkonomian akhir 2015 lalu. Jadi, saya kira ini adalah business as usual. Bukan karena ada pengaruh dari pemerintah Australia,’’ ungkapnya.