bandungekspres.co.id– Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 menjadi ajang tertinggi buat stakeholder olahraga di Indonesia. Tetapi hingga awal 2016 belum semua cabor merampungkan kualifikasi. Yang paling terlihat adalah sepak bola. Penyebabnya, adalah tarik ulur kepentingan pasca dibekukannya PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia.
Tetapi, Menpora, Imam Nahrawi menegaskan bahwa pra PON sepak bola harus rampung dia awal Maret. Alasannya, Kemenpora sudah bertemu dengan Tim Transisi yang diberikan mandat sebagai pengelola sepak bola sementara Indonesia. Rupanya ada missing link yang terjadi antara Tim Transisi dengan PB PON.
”Sudah klir, saya sudah minta untuk menyelesaikan pra pon sampai Maret,” kata Imam kemarin (2/1). Menurut pria asal Bangkalan itu, sepak bola masih menjadi daya tarik tersendiri buat tuan rumah, Jawa Barat dan mayoritas kontingen yang ada. Sebab ada ungkapan, multievent tidak akan menarik tanpa pertandingan sepak bola.
Sementara itu, Ketua tim pengawas dan pengarah PB PON, Suwarno menyebutkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu kepastian dari Kemenpora. ”Dalam hal ini Menpora yang punya kebijakan, kami tunggu saja apa maunya,” terangnya.
Sebagaimana diketahui bahwa kualifikasi sepak bola sebagian sudah berjalan di berbagai wilayah. Zona Papua misalnya. ”Karena disana juga hampir selesai, maka nanti sebaiknya tidak diulang mulai pertandingan awal,” jelas Suwarno. Ini diharapkan mengurangi biaya dan supaya bisa mengoptimalkan waktu yang ada.
Di akhir 2015 lalu, cabor renang sudah merampungkan kualifikasi menuju PON 2016. Total ada sekitar 120 kuota perenang minus tuan rumah yang mendapatkan kuota maksimal. Rata-rata seluruh kontingen menempatkan wakilnya di putaran final nanti.
Albert Sutanto Komtek renang PB PRSI menjelaskan bahwa kuota yang ada ini diharapkan bisa memunculkan persaingan yang merata. ”Tetapi dari beberapa event nasional dan perkembang perenang yang ada, sepertinya DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat akan bersaing ketat,” ujarnya. Adapun kontingen lain seperti Bali dan Kalimantan Utara juga bisa menjadi kuda hitam. (nap/asp)
