Pihaknya sangat peduli dengan persoalan politik uang, karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kualitas alon yang dihasilkan. ”Pejabat korupsi itu awalnya dari sini (politik uang),” tambah mantan Sekjen PDIP itu.
Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman juga menilai proses pemungutan suara kali ini berjalan dengan cukup baik. ”Memang ada lima daerah yang terpaksa ditunda, tapi itu karena proses pegadilan,” terangnya. Sejak awal, pihaknya sudah mengingatkan KPU dan Bawaslu agar menyelesaikan persoalan tersebut. Namun ternyata berujung di pengadilan.
Karena itu, dia berharap penundaan itu tidak berlangsung lama ”Kalau bisa mudah-mudahan pemungutan suara tetap bisa berlangsung tahun ini,” lanjutnya. Meskipun mustahil menguintervensi proses pengadilan, secara terbuka dia berharap proses peradilan bisa berlangsung lebih cepat sehingga pelaksanaan pilkada memiliki dasar hukum yang kuat.
Terpisah, Kemenaker berupaya menangkap peluang dari penyelenggaraan Pilkada kali ini yang tak lagi dibarengi putaran kedua. Sehingga, pemenang pada perhitungan suara dipastikan melaju mulus menuju kursi nomor satu daerah masing-masing.
Usai pelantikan kelak, kelapa daerah diminta segera menyusun perencanaan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, perencanaan ini sangat penting untuk menghadapi perkembangan dan pengoptimalan menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini. ”Semua harus disiapkan segera. Sudah tidak ada waktu untuk bersantai lagi,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, perencanaan ketenagakerjaan ini meliputi identifikasi potensi strategis sektoral daerah dan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor. Dengan data pasti dan perencanaan konkrit, maka dapat dijadikan panduan oleh pemerintah pusat untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis. Sehingga, upaya perlindungan dan pemberian fasilitas untuk tenaga kerja dalam negeri dapat dilakukan dalam zona pasar bebas ini.
”Daerah harus tahu sektor-sektor strategis yang akan menjadi zona pertarungan pekerja lintas negara. Kompetensi macam apa yang dibutuhkan pekerja kita agar mampu menjadi pemenang di sektor-sektor tersebut,” paparnya.
Saat ini sendiri, kata dia, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan kebijakan, progam dan kegiatan untuk memastikan angkatan kerja dalam negeri menjadi pemenang di era pasar bebas. Salah satunya dengan merevitalisasi, mengoptimalisasi dan mereorientasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada. Kemenaker sendiri telah menyiapkan 276 (BLK) di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan pelatihan terpadu. Selain itu, disediakan pula layanan Kios “3 in 1” yaitu kombinasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja yang dilakukan satu atap.
