bandungekspres.co.id– Rencana Pemerintah menghadirkan Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta, dalam waktu dekat segera terwujud. Kereta tersebut akan menerapkan teknologi driverless (tanpa pengemudi/masinis) dan Safety Index Level IV dari Tiongkok.
Direktur Utama Kereta Api Cepat Indonesia–Tiongkok Hanggoro mengatakan, kereta api cepat tersebut, tidaka akan ada pengemudinya. Melainkan dengan kendali sistem computer (driverless). Tapi, secara psikologis masih ada driver yang bertugas buka tutup pintu. Bertugas mengawasi penumpang, memantau situasi di jalur ada apa.
Kemudian, Teknologi Safety Index Level IV ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya tidak ada lagi ruang bagi kecelakaan yang disebabkan oleh human error. Sebagai level tertinggi di dunia, dan baru negara Tiongkok saja yang menggunakannya.
’’Kelebihannya semua faktor diperhitungkan, sehingga tidak ada space untuk human errors,’’ kata Hanggoro di sela acara seminar IRSE 2015 yang bertajuk ’Train Control Signaling Technology Solutions’, di Hotel Savoy Homan Jalan Asia Afrika Bandung, Kamis (26/11) kemarin.
Hanggoro memaparkan, teknologi train control di Indonesia dimulai dengan pemasangan ATP (automatic train protection). Sebuah teknologi train control yang dapat mengendalikan kereta api secara otomatis, apabila terjadi kelalaian masinis, sehingga kereta api tidak akan melanggar sinyal. Saat ini pihaknya terus berbenah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pembuatan kereta api cepat Bandung-Jakarta ini. Dengan terus berupaya memperbaiki membangun SDM, melalui cara disekolahkan lagi atau magang di luar negeri.
’’Insya Allah ground breaking proyek pembangunan Kereta Api Cepat Bandung–Jakarta ditargetkan akan dimulai pada April 2016,” ungkapanya.
Lebih lanjut Hanggoro menjelaskan, Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan Lc sangat mendukung atas penugasan dan pembangunan KA cepat Bandung–Jakarta ini. Tentunya dengan pembangunan kereta api cepat, maka koridor Bandung–Jakarta agar lebih cepat lagi. Dengan begitu, akan banyak sekali manfaat yang akan dirasakan bagi seluruh masyarakat yang berada di sepanjang koridor tersebut. Baik dalam bidang jasa maupun peningkatan ekonomi mereka.
Hanggoro menegaskan, saat ini pihaknya sedang memproses beberapa perizinan dan rekomendasi. Adapun pengurusan izin tersebut dilakukan bersama-sama. Baik dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.