bandungekspres.co.id– Untuk menjujung akuntabilitas dan penerapan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual, Pemprov Jawa Barat harus mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK). Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Perwakilan Jabar Arman Syifa mengatakat, saat ini dalam penyajian laporan keuangan di setiap daerah masih banyak terkendala dengan kurangnya penyajian LK secara Akrual.
Sejumlah kekurangan itu tergambar ketiaka BPK mengambil sampling pada laporan keuangan semester II 2015 pada 6 daerah di Jabar seperti Pemprov Jabar, Kota Banjar, Tasikmalaya, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bandung. Dirinya mencontohkan, pengambilan sampling ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi diberlakukannya sistem laporan keuangan berbasis akrual pada 2016 mendatang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.
”Jadi nanti harus mengikuti permendagri ini bahwa pemda diwajibkan menyerahkan SAP berbasis akrual,” jelas Arman ketika ditemui di kantor BPK Perwakilan Jabar Jalan Mochamad Toha kemarin (9/11).
Menurutnya, untuk mewujudkan ini, pemerintah daerah harus serius dan kerja keras dalam menerapkan laporan keuangan berbasis akrual ini dengan didukung melalui ketersediaan regulasi, pengelolaan SDM, dan komitmen yang kuat dari kepala daerah. ”Ini menjadi kunci keberhasilan pemda dalam mengimplementasi laporan berbasis akrual,” katanya.
Selain itu, pengambilan contoh pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang masih terjadi dalam penerapan laporan keuangan berbasis akrual.
Dirinya menambahkan, pengambilan contoh ini juga dilakukan terhadap 103 pemerintah daerah lainnya di Tanah Air. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut akan dipaparkan ke daerah lain sebagai pembelajaran dalam menerapkan laporan berbasis akrual.
”Walau (daerah lain) tidak diperiksa, kami akan menyampaikan hasil laporan entitas ini ke seluruh sebagai pembelajaran,” katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui, penerapan laporan keuangan berbasis akrual ini lebih sulit.
Menurutnya, sistem Akrual ini sebetulnya lebih sulit sebab dalam penyajiannya tidak saja akan diperhatikan pada LK saja tetapi pada aspek kinerja.
Namun lanjut dia pemprov Jabar telah memiliki komitmen sendiri untuk menerapkan sistem ini kepada seluruh jajaran pemegang keuangan di lingkungan Jabar. Bahkan dia mengimbau kepada seluruh kabupaten/kota agar memiliki SDM yang mumpuni dalam menyuguhkan laporan keuangan.
