[tie_list type=”minus”]Pembahasan Anggaran, Menginap Sampai Empat Hari[/tie_list]
SOREANG – Di tengah lesunya perekonomian, puluhan anggota DPRD Kabupaten Bandung malah menggelar rapat di lokasi mewah. Mereka diketahui melakukan rapat kerja di Hotel Savoy Homan Bandung hingga berhari-hari.
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung Slamet Mulyana mengatakan, pihaknya melaksanakan rangkaian rapat pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2015 dilaksanakan di hotel tersebut sejak Selasa (29/9) dan rencananya berakhir pada 3 Oktober 2015. Dengan jumlah peserta sebanyak 26 anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung, menginap di hotel tersebut.
”Sebab, biasanya rapat anggaran berakhir pada malam hari dan pagi harinya rapat dilanjutkan kembali, kata Slamet di kantornya kemarin (30/9).
Dia menyebut, teknis rapat di hotel tersebut lebih efisien. Sebab, rapat tersebut juga mengundang pihak lain yang berkepentingan.
”Dengan menginap dan menggunakan ruang rapat di hotel, kegiatan rapat akan lebih efektif dilaksanakan. Rapat pun digelar bersama sejumlah SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Slamet juga menjelaskan, semua prosedur dalam menggunakan fasilitas hotel ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Begitu pun dengan peraturan bupati yang membahas tentang penyelenggaraan kegiatan dinas.
Menggunaan hotel ini akibat kebutuhan penggelaran rapat yang dilakukan secara maraton. Keterbatasan waktu dan tempat, katanya, membuat rapat tersebut lebih efektif dilaksanakan di hotel.
”Para anggota Badan Anggaran menginap di sana sampai semua rapat selesai. Semua penyelenggaraan dan nanti laporannya sudah sesuai prosedur,” jelasnya.
Menyikapi hal itu, tokoh masyarakat Kecamatan Rancaekek Nurdin Sobari, 50, mengaku sangat menyayangkan pelaksanaan rapat tersebut. Terlebih, lokasinya tergolong mewah di Kota Bandung. ”Padahal kan di kompleks pemerintahan sendiri gedungnya besar-besar dan banyak ruangan representatif. Kalau mau pakai hotel, banyak juga hotel representatif di dekat pusat pemerintahan,” ungkapnya.
Penyelenggaraan rapat di luar Kabupaten Bandung, tutur Nurdin, ini seperti membuat rapat tersebut terkesan rahasia dan menyembunyikan diri dari masyarakat Kabupaten Bandung. ”Atau jangan-jangan mau mengejar SPJ. Kalau diselenggarakan tidak biasa seperti ini, masyarakat jadi banyak bertanya-tanya. Padahal kan sudah ada aturannya untuk tidak menggelar rapat di hotel,” tuturnya.