“Bandung paling beda dengan 23 kota dan provinsi lainnya, karena wali kotanya berinisiatif membentuk tim internal untuk memastikan tiap SKPD memenuhi fasilitas standar pelayanan publik” Haneda Sri Lastoto, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat
BELUM menginjak tiga bulan kepemimpinan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sudah diberi ‘hadiah’. Berupa rapor merah SKPD yang ada di bawah arahannya. Dari sekian SKPD, hanya satu SKPD yang mendapat rapor hijau dari lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Jawa Barat, yakni Badan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPPT).
BANGGA: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menunjukkan penghargaan predikat kepatuhan yang didapat dari Ombudsman RI.
Tak sampai setahun, semua rapor merah itu berubah jadi hijau. Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, perubahan signifikan itu merupakan buah jerih payah Ridwan Kamil beserta jajarannya. ’’Bandung termasuk yang paling cepat recovery, karena awali kotanya langsung membentuk tim internal untuk mendapat rapor hijau itu,’’ kata Haneda kepada Bandung Ekspres, Jalan Kebon Waru, Kota Bandung, di kantornya beberapa waktu lalu.
Haneda mengatakan, Pemkot Bandung merupakan daerah paling beda dengan 23 kota dan provinsi yang disurvey Ombudsman. Sebab, hanya Bandung yang membentuk tim internal untuk mengawasi SKPD. Hal ini pula yang membuat Kota Bandung mendapat penghargaan sebagai instansi negara penerima predikat kepatuhan dari Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta, Jumat (18/7/2014) lalu.
Dalam menentukan langkah tim internal, Ridwan Kamil menantang setiap kepala SKPD untuk membuat inovasi transparansi pelayanan publik. Salah satu instansi yang sudah membuktikan hal ini adalah BPPT, yakni Perizinan Usaha Online. ’’Pelayanan online ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik pungli dan suap,’’ kata Haneda.
Sebagai lembaga pemerintahan, Ombudsman tidak segan memberi penilaian buruk kepada instansi yang memang tidak memenuhi standar pelayanan baik. Semua nilai kepatuhan dilihat dari hal terkecil. Misalnya, harus ada papan sosialisasi program, rincian biaya (jika di SKPD seperti BPPT), dan lain-lain. Dalam hal ini, Ombudsman berfungsi sebagai lembaga yang memastikan pelayanan pemerintah daerah sesuai dengan tupoksinya.
