Anang pun mengaku, pihaknya telah menginventarisasi daerah di Jabar yang rawan bencana alam dalam hal ini longsor. ’’Salah satu tujuan kunjungan hari ini untuk memberi warning secara keseluruhan,’’ kata Anang di tempat yang sama.
Anang menilai, kawasan Kamojang ini tergolong rawan bencana. Sehingga, upaya perbaikan harus terus dilakukan dari sekarang.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak atas alih fungsi di kawasan tersebut. Hal ini terjadi karena kawasan tersebut berada dalam pengelolaan pemerintah pusat dalam hal ini Badan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Kehutanan.
Helmi mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali mengajukan protes atas dilakukannya sejumlah alih fungsi di kawasan tersebut. Bahkan, menurut Helmi, sejumlah bangunan di kawasan tersebut tidak mendapat izin dari pihaknya. ’’Kami bukan melakukan pembiaran. Kami sudah protes ke pusat. Dan (alih fungsi) mereka tidak diizinkan. Ini sudah berjalan lama,’’ kata Helmi di tempat yang sama.
Selain memprotes pemerintah pusat, pihaknya pun telah membentuk relawan untuk terus memantau perkembangan di kawasan tersebut. Relawan itu pun telah melakukan sejumlah penghijauan di lahan yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan ini. ’’Mereka bagaimana menjaga kelestarian. Program pencegahan sudah kami siapkan,’’ singkatnya.
Helmi mengaku, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pengelola sejumlah bangunan yang berada di kawasan lindung tersebut. ’’Kita sudah mengkomunikasikan dengan yang punya tempat wisata. Ayo kita cari solusi,’’ katanya seraya menyebut bangunan tersebut seharusnya ditutup. (agp/adv)