Namun, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menekankan, pembangunan stasiun pemberhentian juga harus disertai pengembangan wilayah di sekitar stasiun tersebut. Sehingga, nantinya akan ada pembangunan properti besar-besaran untuk mendukung kereta menengah tersebut. ’’Karena kalau hanya pengembangan kereta api saja, walau kereta api dengan kecepatan menengah, itu belum tentu bisa membiayai diri sendiri. Maka harus dikaitkan dengan pengembangan wilayah,’’ tegasnya.
Bagaimana dengan nasib kedua investor tersebut? Darmin mengatakan, baik investor RRT dan Jepang dipersilahkan menyusun kembali proposal yang sesuai dengan kerangka acuan yang disusun tim khusus tersebut. Nantinya, dari kedua proposal tersebut akan dievaluasi kembali, untuk menentukan siapa bidder unggulan.
’’Tapi yang satu lagi, tidak perlu langsung mundur. Karena jika seandainya kesepakatan tidak dicapai dengan bidder unggulan, maka bisa pindah ke yang satunya,’’ katanya.
Mantan Dirjen Pajak itu juga menegaskan bahwa skema proyek kereta menengah tersebut adalah business to business. Sehingga yang terlibat langsung adalah pemerintah dalam hal ini BUMN dan bidder unggulan yang terpilih. ’’Jadi pemerintah hanya sebagai regulator,’’ imbuhnya. (ken/hen)
