Karena itu, Elih menjelaskan, telah melakukan diskusi dengan beberapa pihak dan dari diskusi tersebut merespons dan memutuskan, akan ada insentif yang berupa prioritas diperuntukkan kepada calon-calon siswa yang memilih tahap kedua menjadi pilihan pertama mereka.
’’Insentifnya berupa prioritas, sehingga dia punya passing grade-nya sendiri tanpa dicampurkan dengan yang lain,’’ terang dia.
Dukungan Terus Mengalir
Gelombang penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Kota Bandung terus bergulir. Namun demikian, penggalangan secara resmi melalui dukungan tanda tangan masih belum digarap.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bandung Tomtom Dabul Qomar menyatakan, dukungan penuh terhadap penggunaan hak interpelasi. ’’Sikap ini bagian dari komitmen saya terhadap dukungan fraksi yang lebih dulu dilontarkan,’’ kata dia di ruang Komisi A kemarin (8/7).
Sedangkan Ketua Fraksi Gerindra Arif Hamid Rahman kepada Bandung Ekspres di ruang fraksinya mengungkapkan, pemikiran Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dalam membenahi mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), patut dibanggakan. Sebab, ide cerdasnya berpikir jauh ke depan. Sehingga, langkahnya akan dapat memproteksi warga tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak.
’’Ke depan apa yang digagas wali kota, saya yakin akan mampu merubah sistem pendidikan di Bandung, ’’ tukas Arif penuh keyakinan.
Dia menjelaskan, kebijakan baru PPDB wali kota yang menambah jumlah kuota jalur akademik sebanyak empat kursi setiap kelas, akan mampu mengakomodir kegelisahan warga yang kini masih menunggu pengumaman resmi jalur akademik Jumat mendatang. ’’Setiap kelas akan di isi murid baru tidak kurang dari 36 – 40 orang, ’’ujar Arif.
Di tempat yang sama, Rizqi Wijaya anggota Fraksi Gerindra, yang sebelumnya bersemangat mendukung hak interpelasi, mengaku puas dengan jawaban Ridwan Kamil, yang menambah julah kuota jalur akademik. ’’Kegelisahan saya tentang PPDB sudah terjawab dengan kebijakan baru wali kota yang menambah empat kursi kuota setiap kelas. Jadi, rasanya saya tidak perlu lagi menggunakan hal interpelasi terkait kisruh PPDB, ’’ ucap dia.
Kendati demikian, kata Rizki, dalam menyoal ketiadaan sekolah SMP/SMA Negeri di Kecamatan Bandung Kulon, yang merupakan daerah pemilhannya, tetap meminta Pemkot Bandung, memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk merealisasikannya. ’’Ini penting untuk kelangsungan pendidikan di dapil saya, ’’ tandas dia.
