Hal berbeda diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Santoso Anto. Pihaknya mendukung terkait rencana pemkot Cimahi untuk membangun technopark di Lapangan Krida. ”Kalau saya setuju, karena dari IPM (Indek Pembangunan Manusia) dengan melihat daya beli warga kota Cimahi masih terhitung rendah. Oleh karenanya saya mendorong untuk meningkatkan daya beli. Salah satunya para UKM mengikuti program Inkubator UKM melalui rencana pembangunan technopark,” terangnya.
Disinggung soal minimnya sosialisasi dari Pemkot Cimahi, dirinya selalu mendorong pemkot Cimahi agar terus melakukan sosialisasinya. Pasalnya, segala yang menyangkut pembangunan Kota Cimahi harus ada sosialisasi kepada warganya.
”Ini (sosialisasi) sudah diakui Pemkot Cimahi untuk sosialisasi kepada warga masih sulit sedang untuk MoU sendiri harus segera dilakukan,” ujarnya.
Dikatakannya, pemkot Cimahi telah menganggarkan dari APBD sebesar Rp 2 miliar untuk membangun gedung technopark ini. Pembangunan gedung ini menjadi syarat untuk menyerap bantuan dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) sebesar Rp 6 miliar. ”BPPT akan menurunkan anggaran untuk program technopark, asal syaratnya
tempat sudah tersedia untuk pelaksanaan program technopark,” urainya.
Sebelumnya, Wali Kota Cimahi Atty Suharti saat melakukam penandatanganan MoU antara Pemkot Cimahi dan BPPT mengungkapkan, dengan didirikannya technopark di Kota Cimahi bisa mendongkrak laju ekonomi daerah.
Untuk di Kota Cimahi sendiri, sektor yang menjadi fokusnya adalah makanan, minuman, tekstil dan industri kreatif. Atty berharap untuk pengerjaannya bisa dilakukan secepatnya, agar dirasakan masyarakat, dan memberi sumbangsih nyata bagi rakyat Indonesia.
”Pertengahan 2016 mudah-mudahan sudah ada Pembentukan tim. Program ini (technopark) selain untuk Cimahi, juga untuk negara,” ujarnya saat itu. (gat/rie)
