BANDUNG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar workshop kehumasan. Workshop dengan tema Sinergi Kampanye Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Reformasi Birokrasi bagi Praktisi Humas Pemerintah Daerah tersebut diharapkan mampu membangun kerjasama antara praktisi humas di Kementerian PANRB dengan praktisi humas Pemerintah Daerah.
MEMAPARKAN: Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, tengah mengeksplorasi didampingi Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dan Plh. Sekda Provinsi Jabar di Gedung Sate (24/3).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro Hukum dan KIP Kementerian PANRB, Herman Suyatman di Kantor Gubernur Jawa Barat atau biasa disebut Gedung Sate, Bandung, kemarin (24/3). Kegiatan ini, jelas Herman, dilakukan untuk tiga hal. Yaitu, membangun silaturahmi dan komunikasi dengan praktisi humas Pemerintah Provinsi dan Daerah. Kedua, untuk meningkatkan pemahaman praktisi humas daerah terhadap esensi reformasi birokrasi dan revolusi mental aparatur sipil negara. ’’Dan ketiga membangun kerja sama sinergis untuk melaksanakan kampanye revolusi mental ASN,’’ kata Herman.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, humas pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam gerakan revolusi mental birokrasi. Yaitu, bagaimana mengampanyekan kepada jajaran aparatur sipil negara dan masyarakat luas. Sehingga, revolusi mental birokrasi diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran ASN. ’’Saya mengimbau agar segenap insan Humas Pemerintah dapat memahami tata kelola kehumasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011, sebagai bekal dalam pelaksanaan kampanye revolusi mental birokrasi di lingkungan masing-masing,’’ kata Yuddy.
Menurut Yuddy, seorang pejabat kehumasan harus mampu memainkan berbagai peran dalam pelaksanaan tugasnya. Yaitu, sebagai komunikator, fasilitator, diseminator, katalisator, konselor, advisor, interprator, dan penulis konsep. Humas Pemerintah harus mengedepankan komunikasi dua arah, baik dengan manajemen puncak (unsur pimpinan) maupun dengan insan pers, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. ’’Ke depan, Humas Pemerintah perlu melakukan proses regenerasi dan perlu mempersiapkan kader yang memiliki wawasan yang cukup tentang komunikasi daerahnya sehingga akan efektif menjalankan tugas-tugasnya,’’ kata Yuddy.