oleh

Dede Yusuf Sorot Serapan Tenaga Kerja

Tinjau LPK Ramba Bersama Kadisnaker Kabupaten Bandung

BANJARAN— Anggota Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung meninjau LPK Ramba yang berada di Jalan Pangalengan Km.21 No. 543 Rt 05/Rw 02 Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Dede khusus datang untuk memberikan semangat kepada yang mengikuti pelatihan di LPK di Kabupaten Bandung.

’’Kami sengaja mendatangi LPK Ramba, karena LPK itu adalah salah satu sarana untuk menyiapkan tenaga kerja. Untuk Jawa Barat, jumlah lapangan pekerjaan cukup besar. Dulu waktu kami mendata di Provinsi satu tahun kurang lebih 250 ribu lowongan tenaga kerja,’’ papar Dede.

Namun, besarnya angka lowongan tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik. Hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan dan pemahaman terhadap kegiatan atau pekerjaan tersebut. ’’Makanya yang masuk kebanyakan dari provinsi lain. Saya pikir dengan adanya LPK, BLK ini akan menambah kesiapan dengan sumber daya manusia. Yang dilakukan di LPK itu adalah suatu program bantuan dari kementerian tenaga kerja dan Kadisnaker Kabupaten,’’ ungkap Dede.

Dia menuturkan, paket yang berada di LPK sifatnya pelatihan. Namun, pelatihan tersebut mengacu pada per paket. Dalam setahun, baru satu paket. Seharusnya, kata dia, dalam satu tahun dengan intensitas per semester 3 bulan ada tiga paket untuk satu LPK. ’’Ya tentu konsekuensinya adalah penambahan anggaran,” ujarnya.

Di bagian lain, Kabupaten Bandung sangat potensial bagi industri garmen. Dengan begitu, pengusaha pun, dipastikan membutuhkan pekerja yang berkaitan dengan jait, bordir, pola, hingga potong.

Nah, ketika dikorelasikan dengan jumlah penduduk 3,5 juta yang ada di Kabupaten Bandung, kata dia, angkatan kerjanya berarti kurang lebih 140 ribu jumlah pengangguran terbuka. Artinya pemerintah harus mampu menciptakan lowongan pekerjaan dan pelatihan untuk mengisi yang jumlah 140 ribu pengangguran tiap tahunnya. ’’Tidak mudah memang karena pelatihan pelatihan dan penyaluran paling hanya bisa menyerap maksimal 20-30 persenya saja dari jumlah pengangguran tersebut,” tandasnya.

Opsi yang lainnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menciptakan kewirausahaan. Dengan begitu, 140 ribu pengangguran terbuka ini mungkin terserap 30 persennya. ’’Sementara sisanya, diberikan pelatihan-pelatihan kewirausahan kemandirian, mungkin budidaya ternak lele, kambing, nila, ayam dan cukup banyak termasuk kopi , intinya wirausaha,’’ paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, Rukmana mengatakan, mereka yang mengikuti di LPK meminta perhatian dari pemerintah pusat. Misalnya, peningkatan kualitas pekerja.

’’Ada usulan dari LPK untuk ada anggaran dan bantuan yang diberikan ke Disnaker, nanti diberikan untuk pelatihan pelatihan yang dilakukan dinas tenaga kerja selama ini yang anggarannya dari pusat,’’ kata Rukmana. (mg14/rie)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga