Menurutnya, dana yang diberikan pada Pemprov Jabar murni berupa hibah. Sejak dua tahun terakhir, ADB mendorong Pemprov sebelum melepas obligasi terlebih dahulu memperkuat regulasi yang ada. Lalu pembentukan management office yang akan mengelola dana publik tersebut.
’’Dari sisi keuangan aspek manajemen pemprov sudah kuat. Tapi kami akan melihat bagaimana mereka mengelola aset yang ada,” tutup dia. (yan/tam)
