COBLONG – Pemprov Jawa Barat berencana akan mengeluarkan obligasi daerah sebagai sumber anggaran untuk mendukung pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Deddy Mizwar mengatakan, Pemprov Jabar berencana untuk melepaskan obligasi tersebut dengan dua tahap sebesar Rp 7,7 triliun.
Heryawan (kiri) saat meninjau proyek BIJB.
Pelepasan obligasi daerah tahap pertama senilai Rp 4 triliun untuk memodali Bandara Kertajati yang berlokasi di Majalengka itu. Untuk proses yang sudah berjalan, dinilai oleh pihak sekuritas Mandiri, Asian Development Bank (ADB) beserta tim konsultannya. Sebelumnya juga sudah dilakukan uji kelayakan dalam penerbitan obligasi tersebut.
’’Sekarang ini kita memerlukan pola kerja sama, dan pengelolaan dana obligasi oleh PT BIJB yang akan mengelola BIJB Kertajati nantinya,” jelas Deddy ketika ditemui di Gedung Sate belum lama ini.
Oleh karena itu, lanjut dia, pengkajian diperlukan sebagai langkah untuk membentuk sistem yang tepat agar tidak ada aturan yang dilanggar. ’’Nanti ada pertemuan lanjutan untuk mencari jalan keluar dari miss link ini,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan, pengajuan obligasi daerah yang telah diajukan pada pemerintah pusat menandakan Pemprov Jabar sebenarnya telah siap untuk terlibat dalam pasar modal. Namun, tetap perlu persetujuan Kementerian Keuangan dan sebagainya. ’’Kami sudah mengajukan obligasi daerah untuk Provinsi Jawa Barat. Kalau jadi, ini akan jadi obligasi pertama di Indonesia,” ujarnya belum lama ini.
Sementara itu, Asian Development Bank (ADB) mengucurkan hibah sebesar US$300.000 kepada Pemprov Jabar guna memuluskan rencana penerbitan obligasi daerah. Public Management Office ADB Rabin Hattari mengatakan, hibah sebesar itu bagian dari kucuran hibah sebesar 420 US$ pada Kementerian Keuangan yang sebagian besar difokuskan membantu memperkuat manajemen keuangan Pemprov Jabar. ’’Kami berikan $300.000 untuk membantu penguatan,” katanya
Pihaknya mengaku, mendukung upaya pelepasan obligasi daerah dilakukan Jabar karena akan mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan dari daerah. ADB mendukung lewat sejumlah bantuan program dan pelatihan agar manajemen keuangan Pemprov makin kuat. ’’Jadi saat Pemprov melepas obligasi, kondisi keuangannya sudah sangat kuat,” paparnya.
