Mayoritas Berperan sebagai ‘Debt Collector’ Kredit Motor
SUMUR BANDUNG – Sebanyak 155 preman diamankan oleh polisi dan dikumpulkan di Polrestabes Bandung, kemarin (21/1). Mayoritas mereka adalah orang-orang yang dibayar oleh perusahaan leasing yang memberikan kredit sepeda motor kepada masyarakat.
Kepala Polrestabes Bandung Komisaris Besar Angesta Romano Yoyol mengatakan, operasi ini dilakukan karena banyak laporan masyarakat yang motornya dirampas oleh para preman itu. ’’Dan setelah dicek, berasal dari leasing yang membayar preman-preman ini untuk menarik motor di jalanan,” ujar Yoyol.
Modus yang dilakukan perusahaan leasing, adalah dengan memberikan plat nomor sepeda motor yang kreditnya bermasalah kepada para preman itu. Kemudian, meminta mereka menarik kendaraan di tengah jalan. Setelah mereka mendapat pesanan, para preman itu mencari motor yang dimaksud dengan menyusuri seluruh jalan di kota Bandung. ’’Mereka dikasih order, misal Rp 500 ribu untuk cari motor. Nah nyarilah dia di sepanjang jalan Kota Bandung ini,” jelasnya.
Menjadi masalah, sambung Yoyol, bila yang sedang mengendarai motor itu adalah orang yang tak tahu apa-apa. Misalnya, istri atau anak dari orang yang terkena kredit macet itu. Karena ketidaktahuan itulah, timbul keributan di jalan raya dan mengganggu kenyamanan masyarakat. ’’Gimana misalnya kalau orang sedang minjem untuk kepentingan tertentu dan tidak tahu apa-apa? Apalagi, para preman ini tidak mau tahu, terjadilah pemukulan dan keributan di pinggir jalan,” tukas Yoyol.
Maka itu, Yoyol menegaskan, akan mengembangkan kasus ini. Terutama, memeriksa perusahaan leasing yang menyewa orang-orang itu. Pasalnya, perusahaan leasing tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengandung unsur perbuatan tak menyenangkan itu.
Selain preman yang berperan sebagai debt collector, polisi juga mengamankan para tukang parkir liar yang beroperasi di hampir seluruh lahan parkir Kota Bandung. Yoyol menilai, apa yang dilakukan orang-orang itu meresahkan juga merugikan pemerintah. Pasalnya, uang retribusi parkir yang harusnya masuk kas pemerintah daerah malah masuk kantong pribadi. ’’Para tukang parkir yang resmi kabur karena diancam oleh preman-preman itu,” ungkap Yoyol.
