JAKPUS – Adanya indikasi 13 pejabat yang terkait dengan narkoba membuat Pemprov DKI mengambil langkah lanjutan. Bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), pemprov akan rutin melaksanakan tes penggunaan obat-obat terlarang. Bahkan, tes itu menjangkau seluruh pegawai di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Wagub DKI Djarot Saiful Hidajat menyatakan, saat ini instansi yang rutin melakukan tes urine hanya empat SKPD. Yakni, dinas pekerjaan umum (PU), dinas perhubungan (dishub), dinas pariwisata dan kebudayaan (disparbud), dan satpol PP.
Kerja sama tersebut terjalin sejak awal 2013. Pertimbangannya, empat lembaga itu paling berisiko bersentuhan dengan narkoba. ’’Sekarang pengaruh narkoba semakin luas. Karena itu, kami ingin seluruh SKPD rutin dicek,’’ ujarnya di balai kota, Selasa (13/1). Selain itu, menurut dia, tes terhadap seluruh jajaran SKPD tersebut berbeda dengan tes yang dijalankan selama ini. Pemprov meminta BNN tidak hanya mengambil urine dari setiap pegawai, tetapi juga darah dan rambut. Dengan demikian, lanjut dia, BNN bisa mendeteksi perilaku mereka sejak dua tahun lalu. Yakni, apakah pernah bersentuhan dengan narkoba atau tidak.
Tes rambut dan darah tersebut berbeda dengan tes urine. Tes air seni hanya mengetahui pengaruh narkoba dengan rentang dua hari sebelumnya. ’’Nanti, kami bisa mengetahui apakah yang bersangkutan memang pecandu atau tidak. Sebab, semuanya terekam lengkap,’’ ucap mantan wali kota Blitar, Jawa Timur, itu. (fai/hud/c20/any)
