BANDUNG – Selama pandemi Covid-19 hampir seluruh dunia usaha terkena dampaknya. Begitupun terhadap keberdaan perusahaan-perusahaan media.
Hal ini, berpengaruh terhadap peroleh pendapatan dari iklan komersial yang biasa di belanja maupun kerjasama dengan perusahaan media.
Situasi ini mengancam eksistensi media mainstrem yang mampu menangkal hoax tergeser oleh keberadaan media sosial (medsos).
Menanggapi masalah ini, Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi NasDem Muhammad Farhan mengatakan, rangkaian jurnalistik yang membutuhkan pendanaan memadai jadi tantangan di masa pandemi.
Situasi tersebut harus di dorong karena hanya media yang mampu memenuhi keinginan publik untuk mendapatkan informasi resmi yang terverifikasi atau bebas dari hoax.
Menurutnya, di masa pandemi banyak dari perusahaan – perusahaan mengambil kebijakan memangkas belanja media mainstream dengan memindahkan ke media sosial.
’’Ini sangat dikhawatirkan mengancam keberlangsungan industri Jurnalistik,’’kata dia.
Farhan menilai, industri media punya peran strategis sebagai sumber verifikasi berita dan informasi. Akuntabilitas media mainstream lebih tinggi daripada sekedar konten sosmed.
Selain itu, media merupakan bagian dari empat pilar demokrasi harus tetap menjadi corong atau jembatan bagi perusahan maupun lembaga pemerintah dan sejenisnya dengan memperkuat pada sektor komersil.
Hal ini, berdasarkan survei Imogen Communication Institute (IGI) terhadap 140 media di 10 kota besar di Indonesia. Hasilnya, 70,2 persen responden menyatakan pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap bisnis media.
“Industri media memiliki sejarah panjang dan kontribusi dalam perjuangan bangsa sejak sebelum kemerdekaan hingga masa sekarang,” katanya.
“Maka saya mendukung agar pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk belanja iklan di media mainstream sebagai bagian dari menjaga Ketahanan Nasional,” tambahnya.
Terpisah, Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad M. Ali menjelaskan, program-program pemerintah untuk menangkal hoax dan literasi media berada diambang kegagalan jika tidak ada upaya afirmatif terhadap industri media.
“Bisa dibayangkan kalau teman-teman jurnalis tidak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoax, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Kerja jurnalis itu harus di dukung pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan lainnya harus punya kebijakan afirmatif belanja media,” katanya.
