Proyek LRT Batal Lelang

BANDUNG – Rencana pembangunan proyek Light Rail Transit (LRT) kemungkinan besar belum bisa terlaksana. Sebab, memiliki biaya sangat mahal untuk operasionalnya.

Kabid Manajemen Transportasi dan Parkir Dishub Kota Bandung Asep Kurnia mengatakan, Pemerintah Kota Bandung sempat merencanakan proyek LRT koridor satu trase Babakan Siliwangi-Laswi. Bahkan, telah mendapatkan pemenang tender dari perusahaan SMRT Singapura. Akan tetapi setelah dikonfirmasi biaya investasi mencapai Rp 3,2 triliun.

’’Ini sangat tinggi biayanya, sehingga dibatalkan. Tapi bisa aja proyek ini dilaksanakan jika ada bantuan melalui Viability Gap Found (VGF) atau bantuan dana dana pemerintah pusat,’’kata Asep kepada wartawan ketika ditemui di Balai Kota, Selasa, (15/10).

Bantuan ini, dirasakan sangat penting untuk menunjang biaya operasional nantinya. Sebab, jika operasional dibebankan kepada tarif ke konsumen nantinya menjadi mahal.

’’Kalau tidak ada bantuan, maka tarifnya cukup besar dari semula Rp 6 ribu bisa menjadi Rp 90 ribu,’’katanya.

Dia mengatakan, tujuan transportasi publik ini adalah mengurangi kemacetan. Tapi jika tarif mahal dikhawatirkan masyarakat malah enggan menggunakan LRT ini.

Kendati begitu, sebagai alternatif lain, Pemkot Bandung juga menjajaki pengembangan pembangunan Flyover. Hal ini dilakukan agar tingkat kemacetan di Kota Bandung semakin berkurang.

Selain itu, Trans Metro Bandung (TMB) saat ini sudah beroperasi di empat koridor. Bahkan, rencanannya akan ditambah satu koridor dengan jumlah armada sepuluh Bus.

“Dari rute Antapani , St Hall, Jalan Terusan Jakarta, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Tombalong, Kebon Jati dan ST Hall,” urainya.

Asep menambahkan, berdasarkan perencanaan untuk pembangunan Flyover akan dibangun bertahap pada setiap rtahunnya di antaranya di Unjung Berung-Gedebage pada 2022, Flyover Jl. Dr Sumitro Djunjunan 2021 hingga 2022, dan pembangunan Jl. Underpass di 2022.

“Saat ini sedang pembebasan lahan tahun depan sudah dapat mulai, 20 persen pembebasan lahan oleh pemkot dan 80 persen oleh pemprov dan konstruksi oleh PUPR,”tambahnya. (mg2/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan