Bupati Tidak Setuju Ada Impor Beras

BALEENDAH – Adanya rencana pemerintah pusat yang akan melakukan import beras sebanya 500 ribu ton dinilai Bupati Dadang M. Naser hanya akan memberikan keuntungan para pengusaha.

Dirinya menilai, kenaikan harga beras terjadi karena mekanisme distribusi yang tidak lancar. Bahkan, Permintaan pasar sangat besar tetapi pasokan berkurang. Sehingga kondisi ini yang harus dibenahi.

Selain itu, selama ini kenaikan beras yang terjadi tidak dinikmati oleh para petani. Sebab, untuk harga padi dikalangaan petani nilainya masih tetap karena dipatok oleh pemerintah.

’’Nah ini kenapa bisa terjadi demikian, harusnya jadi pertanyaan yang harus dibenahi pemerintah pusat bersama Bulog,’’jelas Dadang ketika ditemui belum lama ini.

Menurutnya, dengan adanya kenaikan ini seharusnya petani di untungkan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Bahkan kondisi ini diperparah dengan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga pupuk.

Dadang mengungkapkan, bila import dilakukan oleh pemerintah dikhawatirkan terjadi kelebihan stok beras. Terlebih para petani di Kabupaten Bandung sebentar lagi panen.

’’Saya tidak setuju impor beras, biarkan lah para petani menikmati keuntungan dari kenaikan harga ini,’’ kata Dadang.

Dadang berpendapat, dengan datangnya beras kualitas premium impor asal Thailand dan Vietnam tentunya akan menjatuhkan harga beras lokal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran mengatakan, kenaikan beras di Kabupaten Bandung bisa dikatakan jarang terjadi. Sebab, berdasarkan data di beberapa daerah sedang panen. Sehingga, berdasarkan perhitungan antara konsumsi dengan suplai beras harusnya mencukupi.

’’Tapi kalau berdasarkan perhitungan kita hal tersebut tidak terjadi, karena suplai kita cukup. Karena dari sisi produksi setelah di hitung cukup dan tidak perlu kenaikan harga.’’ kata Tisna.

Melihat kondisi ini lanjut Tisna, pemerintah pusat berencana akan melakukan operasi pasar. Namun, sebelum melakukan itu akan ada rapat koordinasi untuk melihat dan menganalisa kenaikan harga tersebut.

’’jadi akan dilihat dulu kenaikannya dan masalahnya dimana apakah kenaikan itu wajar atau tidak, kalau tida wajar baru pemerintah keluarkan kebijakan,’tutup Tisna (yul/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan