bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2015, memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah pencapaian WTP kelima kali secara berturut-turut, sejak 2011 hingga saat ini tahun anggaran (TA) 2015.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) merasa bersyukur dan bangga atas kinerja jajarannya yang telah berupaya keras agar semua memenuhi kualitas.
”Saya ucapkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang telah melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu, berikut dengan pernyataan Opini Tingkat kewajaran Informasi di dalam LKPD,” ungkap Aher, Kamis (2/6).
Pihaknya berharap pencapaian 2016 lebih bagus lagi karena penataan aset yang dinilai sudah semakin baik. ”Sudah elektronik asetnya,” tutur Aher.
Sementara itu, Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengaku, mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada jajaran DPRD dan Gubernur Jawa Barat, atas komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.
Kami sangat menghargai upaya berbagai upaya yang telah dilaksanakan Gubernur Jawa Barat beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh Opini WTP, untuk kelima kalinya secara berturut- turut,” kata Moermahadi.
Adapun menurutnya, terdapat dua hal yang dipandang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diantarannya, optimalisasi fungsi aplikasi pencatatan barang daerah dan alih status pengelolaan BLUD RSUD Pamengpeuk dari Pemkab Garut ke Pemprov Jawa Barat.
”Berbagai Permasalahan tersebut secara lengkap telah BPK muat dalam buku II LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku II LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengapresiasi perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-5 kalinya padahal gelar ini merupakan kali pertama sejak diberlakukannya sistem Basic Akrual.
Menurutnya, dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI ini menunjukkan bahwa Pemprov telah menjalankan dengan baik pengelolaan keuangan untuk kelangsungan pembangunan di Jawa Barat.
”Ini bisa dipertahankan dengan baik, dan untuk catatan-catatannya harus menjadi pehatian pemprov Jabar,” jelas Ineu ketika ditemui di gedung DPRD kemarin (3/6)
