[tie_list type=”minus”]Kanwil Jabar Genjot Peserta dari Pekerja BPU [/tie_list]
bandungekspres.co.id– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Jawa Barat terus menggenjot kepesertaan dari peserta bukan penerima upah (BPU). Kelompok ini berasal dari orang yang berusaha sendiri. Pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal.
Menurut Kepala Kanwil BPJS TK Jawa Barat (Jabar) Ajat Sudrajat, peserta BPJS TK dari BPU perlu digenjot. Sebab, mereka pun wajib dapat perlindungan. Artinya, tidak hanya para pekerja formal, pedagang pasar, tukang ojek, penjahit dan masih banyak lagi, juga perlu diperhatikan jaminan sosialnya.
Dia menjelaskan, peserta BPU bisa bergabung BPJS TK dengan cara sukarela memilih program. Minimalnya kecelakaan kerja dan kematian. Lewat menyisihkan uangnya untuk membayar iuran setiap bulan. Sebagai contoh, bagi yang mendapat penghasilan Rp 1 juta per bulan, satu persenya atau Rp 10 ribu disisihkan untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sedangkan bagi jaminan kematian, pekerja membayar iuran Rp 6.800. Total yang perlu disisihkan pekerja setiap bulan Rp 16.800.
’’Kalau Rp 16.800 dibagi 30 (hari), maka sehari uang yang disisihkan sekitar Rp 600 untuk ikut BPJS TK. Lebih kecil dari pada bayar parkir. Ini khsus bagi (peserta) BPU,” ungkap dia kepada wartawan usai Sosialisasi Peraturan Pemerintah Program BPJS TK Jabar di Hotel Papandayan kemarin (27/10).
Demi memudahkan pembayaran, kata pria murah senyum ini, BPJS TK telah menyediakan wadah-wadah yang memudahkan layanan. Bagi para pedagang, bisa juga kerja sama dengan kelompok pedagang pasar atau kopas.
Ajat menjelaskan, manfaat lain yang bakal didapat bagi peserta BPJS TK adalah program kewirausahaan. Bagi tenaga kerja yang masih aktif menjadi peserta, baik BPU maupun formal akan mendapat pelatihan. Dengan syarat, berminat berwirausaha. Setelah dilatih, lalu difasilitasi untuk mendapat bantuan pinjaman dari bank yang diinginkan dalam program kredit usaha rakyat (KUR). Kisarannya Rp 10 juta sampai Rp 500 juta. ’’Ini (program kewirausahaan) program dari pemerintah. Alokasinya (diterima) dari kantor pusat,” ucap dia.