JAKARTA – Akar masalah kesejahteraan guru honorer adalah jumlah guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga, sebenarnya bola permasalahan bukan di Pemerintah Daerah tapi di Pemerintah Pusat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim, dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (16/12).
”Pemerintah daerah sendiri bingung harus melakukan apa. Karena guru mereka yang pensiun tidak ada gantinya. Guru yang diangkat jadi pengawas sekolah, jadi kepala sekolah enggak ada gantinya,” tutur Ramli.
Hal ini diungkapkan menanggapi pernyataan Menteri Pendidikan dan Budaya Nadiem Makarim pada Munas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia di Cawang pada Sabtu (14/12) lalu. Saat itu Nadiem mengatakan persoalan guru honorer ada di tangan Pemda.
Dia mengatakan tidak ada satu pun kabupaten/kota di Indonesia memiliki jumlah guru PNS yang cukup. Pemda dan sekolah harus merekrut guru honorer sebagai tambahan.
Namun perekrutan dilakukan secara asal dan tidak Mempertimbangkan kualitas guru. Langkah itulah yang menuai protes dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.
Untuk itu, Ramli berpendapat awal mula permasalahan ini seyogyanya harus dituntaskan pemerintah pusat.
”Memang yang tahu (kondisi) guru itu Pemda. Cuma semua data kan ada di Kemendikbud. Apa gunanya data kalau tidak bisa mengidentifikasi guru PNS berapa, kekurangannya berapa?,” tegas Ramli.
Selain itu, Ramli menilai kurikulum yang padat juga menambah persoalan salah satunya membuat tekanan kepada guru. Sebab, dengan jumlah guru yang sedikit ditambah kurikulum yang padat, para pendidik mendapat beban kerja berat.
”Kurikulum dibuat pemerintah pusat, jumlah guru harus dipenuhi, pengangkatan PNS tidak ada, pengganti guru yang pensiun tidak ada. Tapi Pemda disalahkan. Salah besar Pak Nadiem kalau menyalahkan Pemda,” bebernya.
Sebelumnya Nadiem mengatakan Kemendikbud masih merumuskan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer. Mantan bos Gojek itu menuturkan pengelolaan sekolah yang ada di tiap daerah menjadi tanggung jawab Pemda.
”Maka kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerja sama pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian,” katanya.
