JAKARTA – Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) bakal menyampaikan kinerja pemerintah selama sekitar 4,5 tahun dalam menangani masalah keamanan di Papua dalam debat Pilpres 2019 putaran keempat menghadapi Prabowo Subianto, Sabtu (30/3) besok seperti yang dilansir kantor berita CNN Indonesia.
“Ini adalah wilayah di mana Pak Jokowi sangat otoritatif untuk menjelaskan kepada publik bagaimana perhatian presiden bukan komitmen kkoson,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/3).
Perempuan yang akrab disapa Dani itu mengatakan Jokowi sangat memperhatikan sisi keamanan, selain juga mempedulikan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di Bumi Cendrawasih tersebut.
Dani mencontohkan terkait keamanan di wilayah Kabupaten Nduga, Jokowi langsung responsif memberikan instruksi untuk melakukan pengamanan di titik-titik tertentu.
Lihat juga: Jokowi Klaim Masyarakat Masih Ingin Pembangunan Infrastruktur
Pasukan TNI pun diterjunkan ke wilayah Nduga, selain mengamankan wilayah juga mengawal proses pembangunan Jalan Trans Papua.
Menurut Dani, ketika diterjunkan bukan berati pasukan TNI tersebut menguasai sepenuhnya wilayah Nduga. Ia menjelaskan bahwa pasukan TNI itu disebar ke beberapa titik di antara distrik-distrik yang ada.
“Jadi, kita harus meletakkan persoalan keamanan Papua secara hati-hati. Karena kami pastilah memahami bagaimana pendekatan keamanan tidak selamanya berhasil,” ujarnya.
Dani mengklaim dalam kondisi saat ini pendekatan keamanan diperlukan agar wilayah Papua tetap kondusif. Menurutnya, pemerintah menjalankan pendekatan keamanan yang terukur, berdasarkan hasil kajian, analisis dengan berbagai perspektif.
Lihat juga: Jokowi Minta Masyarakat Nyoblos Sebelum Liburan 17 April
Ia mengatakan pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah hari ini berbeda dengan pendekatan saat Rezim Orde Baru.
Dani menyebut ketika Orde Baru, operasi militer bisa dilakukan tanpa kalkulasi yang matang dan tak menghitung dampak yang nantinya akan dirasakan masyarakat sipil. Untuk saat ini, kata Dani hal tersebut sudah tak bisa dilakukan di Papua.
“Kami berhati-hati, karena kami tahu ini era keterbukaan dan enggak ada yang bisa disembunyikan dari apa pun selama ini. Kawan-kawan media, pengawasan kontrol dari masyarakat sipil yang baik dan lain-lain,” kata Dani.
