6 Daerah Ada di Zona Kuning

“Apa resepnya? Pak Bupatinya turun langsung, Pak Sekdanya juga, kepala dinas yang tidak disiplin ditahan TPP-nya. Sederhana. Karena LPPD ini urusannya cuman satu, kedisiplinan. Jadi, menghargai yang rajin dan memberi sanksi kepada yang malas,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Emil, Pemdaprov Jabar akan memberikan kenaikan bantuan keuangan bagi daerah yang LPPD-nya baik.

“Saya sudah instruksikan kalau yang LPPD-nya baik itu nanti bantuan keuangan provinsi juga naik. Kami ingin menghargai mereka-mereka yang kerja keras,” katanya.

EKKPD mendorong Pemdaprov Jabar untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Hal itu dilakukan melalui solusi yang tepat dan cepat atas permasalahan pembangunan yang dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan menungkapkan, secara umum berdasarkan EKPPD Tahun 2018, seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan. Namun, ada yang mengalami kenaikan pesat, tapi ada juga yang kenaikkannya relatif sedang atau sedikit.

“Yang pesat itu tadi sudah digambarkan oleh Pak Gubernur (Ridwan Kamil) memang komitmen dari kepala daerah, yang itu juga Sekda (Sekretaris Daerah) yang turun langsung, mengorganisir kepala-kepala dinas untuk memenuhi seluruh data dukung maupun kelengkapan,” kata Dani.

Dani juga mencontohkan Kabupaten Indramayu, yang selain memiliki daya dukung lengkap, hampir semuanya OPD-nya bisa menyusun SOP pelayanan. “Jadi, hampir ada seribu lebih SOP yang disusun selama setahun oleh Indramayu, sehingga menambah poin yang sangat signifikan,” ucapnya.

“Sedangkan yang kurang sebaliknya karena Bupatinya kurang memberikan perhatian, sehingga ke kepala-kepala dinasnya juga agak kendor. Jadi, faktor kepemimpinan ini sangat signifikan untuk aspek LPPD ini.” tambahnya.

“Di samping memang ada beberapa kebijakan yang sifatnya nasional yang bisa menurunkan kinerja, misalnya dalam hal pembatasan-pembatasan izin, itu ada juga dampaknya,” tambah Dani.

Berikut ini Hasil EKKPD Provinsi Jawa Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir: Tahun 2013 menduduki peringkat 5 dengan skor 2,7267; 2014 peringkat 3 dengan skor 2,9202; 2015 peringkat 2 dengan skor 3,176; 2016 peringkat 2 dengan skor 3,2496; dan 2017 peringkat 2 dengan skor 3,2842.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan