BANDUNG – Proyek pembangunan jalan bebas hambatan (tol) dalam kota hingga saat ini masih terkendala anggaran untuk pembebasan lahan. Bahkan menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, tidak menutup kemungkinan tidak akan masuk dalam APBD Perubahan 2018, ataupun APBD 2019 mendatang.
”Proyek ini perjalannya masih panjang karena keterbatasan budget untuk pembebasan lahan. Sehingga, proyek ini sepertinya akan tertunda lagi. Kemarin (APBD 2018 murni) kan terbatas karena ada anggaran untuk Pilkada,” tutur Iwa Karniwa pada Jabar Ekspres di Bandung, kemarin (23/8).
Dikatakan dia, untuk solusi saat ini akan ada skema pembagian pembiayaan terutama untuk pembebasan lahan. Apalagi proyek tersebut diprediksi akan menelan anggaran Rp 400-500 Miliar.
”Dan nominal serta teknis proyek pembangunan masih akan dibahas sehingga bisa saja berubah nilai investasinya. Karena terkenda anggaran, sepertinya solusinya sharing budget. Khususnya lebih untuk pembebasan lahan, dimana proyek ini lebih banyak mengambil lahan milik provinsi,” jelasnya.
Proyek yang direncanakan dibangun untuk 27,3 kilometer ini dibagi dalam 3 trase (jalur) di antaranya, Pasteur-Pasupati-Underpass Gasibu sepanjang 5,5 kilometer. Underpass Gasibu-Cicaheum-Ujungberung sepanjang 5,5 kilometer, Ujung Berung-Soekarno Hata sepanjang 2,7 kilometer, Soekarno Hatta-Gede Bage sepanjang 4 kilometer dan Ujungberung-Cibiru hingga Cileunyi sepanjang 6,3 kilometer.
”Khusus untuk jalur Cileunyi akan dibangun kontruksi elevated, tetapi ini masih dalam tahap pembahasan secara teknis. Dan saat ini sedang dalam proses revisi tata ruang wilayah provinsi, sehingga masih dalam usulan,” terangnya.
Pihaknya pun masih akan melakukan diskusi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih. Mengingat kata Iwa, proyek tersebut nilai investasinya besar.
Selain itu sebut Iwa, proyek infrastruktur di Jabar tergolong banyak dan nilai investasinya besar tetapi hingga saat ini masih terkendala kemampuan anggaran yang terbatas. Maka, Pemerintah Provinsi Jabar akan lebih mengoptimalkan sumber pendanaan lain dan tidak akan terpaku pada pembiayaan dari APBD ataupun APBN.
”Kita memiliki tiga sumber pendanaan, APBD dan APBN yang sangat terbatas, pendanaan dari investasi nasional maupun internasional dan dari CSR baik dari lembaga pemerintahan maupun non pemerintaha, dan dari CSR inilah yang masih belum dioptimalkan,” katanya.
