PSI, Partai Anyar Bidik 15 Kursi

71
ANGKAT ISU KORUPSI: Sejumlah Pengurus PSI Kota Bandung sesaat sebelum pelaksanaan seleksi wawancara terbuka, belum lama ini.

BANDUNG – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membidik perolehan jumlah kursi pada pemilihan legislative (Pileg) 2019. Tak tanggung-tanggung partai anyar ini membidik 15 kursi. Keoptimistisan itu disampaikan ketua DPW PSI Jawa Barat, Iwan Koswara saat membuka rekrutmen Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).

”Jadi kalau ada 15 dapil ya 15 kursi untuk satu fraksi cukup lah itu untuk partai baru. Kita prioritaskan nanti dapil-dapil mana yang harus kita dorong dan genjot,” kata Iwan di sela rekrutmen Bacaleg untuk Pileg 2019. Dengan uji kompetensi melalui wawancara terbuka mengangkat isu korupsi dan intoleransi di Indonesia dengan penilaian dilakukan para panitia seleksi independen.

Meski demikian sebut dia, pihaknya akan terlebih dahulu melihat peta Dapil tersebut untuk menentukan siapa Caleg yang tepat untuk ditempatkan. Terlebih, di beberapa daerah yang dianggap sebagai Dapil neraka yang tentunya perlu perjuangan ekstra untuk dapat meraih suara.

ads

Lanjutnya, pencalegan dilakukan pihaknya dibuat dengan metoda dan cara yang dinilai berbeda dengan partai lain. Pihaknya ingin memastikan Bacaleg yang mendaftar di PSI memiliki kompetensi mumpuni serta mampu menangani setiap isu atau permasalahan yang terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil).

”Kita tidak ingin membeli kucing dalam karung, ketika kita merekrut orang-orang atau Bacaleg tapi kompetensinya diragukan,” kata Iwan di Bandung, belum lama ini.

Iwan menuturkan, proses seleksi yang dilakukan pihaknya merupakan tahap kedua setelah sebelumnya para peserta Bacaleg dinyatakan lolos dalam pendaftaran administrasi. Melalui proses seleksi wawancara tersebut, PSI menguji sejauh mana kompetensi serta pemahaman para Bacaleg yang lolos administrasi terhadap isu yang digulirkan.

Dengan begitu, Iwan meyakini pihaknya akan mengetahui alasan dari setiap Bacaleg yang mendaftar menjadi anggota legislatif melalui PSI, termasuk implementasi di lapangan terkait isu yang berkembang. Sehingga, ketika para Bacaleg menjadi anggota dewan atau legislatif, mereka akan mampu memperjuangkan anti korupsi dan anti intoleransi dengan matang.

”Maka setelah ini nanti akan ada proses menjaring lagi dari Bacaleg-bacaleg yang sudah lolos wawancara ini,” sambungnya.

Dia melanjutkan, untuk para Bacaleg yang lolos seleksi wawancara akan diumumkan pada 20 April mendatang. Nantinya, mereka yang lolos seleksi diharuskan melakukan sosialisasi di Dapilnya masing-masing terkait pemahaman anti korupsi dan anti intoleransi kepada masyarakat. Selain itu, para Bacaleg harus mengetahui setiap permasalahan yang terjadi dan mampu menginventarisir untuk kemudian dilakukan penyelesaian masalah tersebut.

Nantinya, setiap permalasahan dan solusi yang diberikan Bacaleg akan dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Proses tersebut merupakan tahap akhir dari seleksi yang dilakukan PSI untuk menentukan kesiapan para Bacaleg. Sehingga, persentasi masalah dan solusi yang disampaikan para Bacaleg bisa diimplementasikan secara nyata di lapangan.

”Jangan sampai mereka turun ke lapangan itu tidak punya strategi bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang krusial dan harus diselesaikan,” kata dia.

Disinggung mengenai syarat pendaftaran secara materil, Iwan mengklaim tidak ada mahar sedikit pun untuk menjadi Bacaleg dari PSI. Sebab, pendaftar hanya mengisi formulir kesediaan dan melampirkan artikel atau tulisan terkait anti korupsi dan anti intoleransi sebanyak satu halaman. Proses tersebut bisa dilakukan secara online maupun offline dengan mendatangi kantor PSI.

”Gak ada mahar, misalkan pungutan dari pendaftar untuk bisa mengikuti atau lolos Bacaleg. Kita sudah tidak boleh melakukan pungutan karena akan mengurangi objektivitas nanti dalam menilai,” kata dia.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung sekaligus Panelis Independen Seleksi Bacaleg PSI, Firman Manan menuturkan, komitmen para Bacaleg dalam mengatasi isu yang digulirkan merupakan hal yang dinilai penting dalam seleksi tersebut. Selain itu, Bacaleg juga harus memiliki pemahaman dasar tentang fungsi yang harus dijalankan, yakni fungsi administrasi, fungsi kontrol serta fungsi budgeting.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, para Bacaleg juga harus memikiki pemahaman tentang problematika terkait dengan permasalahan prioritas yang harus ditangani ketika terpilih menjadi anggota dewan atau legislatif mendatang. Bacaleg yang kemudian terpilih juga harus paham terhadap semua persoalan integritas yang terjadi di lapangan.

”Itu juga menjadi penting walaupun ada isu-isu spesifik seperti korupsi dan intoleransi yang juga memang masih menjadi PR khususnya untuk daerah Jawa Barat,” kata Firman.

Firman menilai para peserta Bacaleg memiliki semangat serta komitmen yang tinggi dan menjadi poin plus bagi dirinya sebagai panelis. Namun jika melihat latar belakang para peserta yang beragam menjadikan pemahaman para peserta terlihat belum maksimal. Terlebih, para Bacaleg belum memiliki rekam jejak politik dan juga partai politik.

”Terkait pemahaman fungsi yang memang harus dipertajam dan pemahaman tentang fungsi-fungsi yang harus dipahami oleh mereka yang akan menjadi anggota legislatif,” kata dia. (mg1/ign)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.