PPP Bantah Pencitraan

Buntut BBM Premium Batal Dinaikkan

23
BBM Premium
ISI BBM: Petugas melayani pengendara yang mengisi BBM di SPBU Pertamina, Bandung, belum lama ini. Harga premium yang batal naik mendapat sindiran dari oposisi pemerintah.

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium, dinilai sebagai bentuk ketakutan dalam menghadapi tahun politik saat ini. Kebijakan ini berdampak dapat memengaruhi elektabilitas Jokowi yang kini juga sebagai calon presiden. Tak hanya itu, langkah Jokowi dinilai sebagai langkah pencitraan semata untuk mendapat nilai positif dari masyarakat.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani mengaku tak sependapat jika langkah Presiden Jokowi yang menunda kenaikan BBM dinilai sebagai langkah pencitraan.

”Yang menilai itu pencitraan kan yang kelompok yang berposisi oposisi dalam pilpres ya,” kata Asrul kepada FIN, kemarin (12/10).

Menurutnya, penilaian pencitraan yang digaungkan kelompok oposisi merupakan bahan untuk menggiring opini ke masyarakat bahwa pemerintah tidak pro terhadap rakyat. ”Sesungguhnya mereka kecewa, batal punya bahan gorengan besar jika kenaikan harga BBM Premium dilakukan saat ini,” jelasnya.

Dia menegaskan langkah Presiden Jokowi yang menunda kenaikan BBM jenis premium sangat tepat, pasalnya memang situasi dan kondisi saat ini tidak tepat untuk menaikan harga BBM.

”Nah, karena Presiden melihat saatnya tidak tepat sehingga tidak menaikkan saat ini maka mereka kecewa akibat jadinya hanya punya gorengan kecil dalam bentuk pernyataan bahwa langkah itu hanya pencitraan saja,” tegasnya.

Sedangkan menurut pengamat politik Indonesia Publik Institute (IPI) Jerry Masei mengatakan penundaan kenaikan harga BBM jenis Premium oleh Presiden Jokowi merupakan langkah tepat.

”Hal ini sangat tepat dilakukan pemerintah. Karena ini akan jadi bola liar dan bola panas pihak lawan untuk menyerang. Karena masyarakat bawah atau grassroot mereka membeli premium bukan petralite maupun pertamax,” katanya saat berbincang dengan FIN.

Namun, jika ada penilaian bahwa langkah Jokowi sebagai langkah pencitraan itu meruapakan hal wajar, mengingat saat ini masuk dalam tahun politik.

”Kan ini tahun politik bisa saja bagian pencitraan. Tapi, pada intinya Jokowi melakukan untuk rakyat. Karena bisa terjadi demo dimana-mana. Kebijakan yang diambil ini cukup cerdas atau smart policy dari pemerintah Jokowi,” tegasnya.

Dia menegaskan Jokowi sebelum memutuskan untuk menunda kenaikan harga BBM Premium sepertinya melihat dampak dari aspek sosial yang akhirnya memutuskan untuk menunda kenaikan harga BBM.

”Setiap mengambil keputusan paling dilihat aspek sosial dulu. Bagaimana jika ini dilakukan. Otomatis akan muncul public opinion presiden tak berpihak pada rakyat. Memang ada resikonya. Tapi di lain sisi ada buruknya. Yakni inflasi impact atau dampak inflansi. Ini khusus yang suka travelling,” tegasnya.

Menurutnya, jika Jokowi tetap nekat menaikan harga BBM premium, maka akan mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat, pasalnya situasi ekonomi kini tengah melesu.

”Tapi bagi orang miskin dampaknya akan terasa. Begitu pula jika BBM naik maka akan diikuti oleh bahan makanan. Yang mana, harga kebutuhan pokok akan merangkak naik. Dan ini bisa digiring ke ranah politik. Kredibilitas Presiden Jokowi bakal melorot,” ujarnya.

Penduduk Miskin di Indonesia, kata Jerry, berjumlah 25,95 juta orang pada Maret 2018, jika terjadi kenaikan harga BBM justru berdampak pada peningkatan harga-harga sehingga mendorong laju inflasi pada level yang cukup tinggi yang dapat memicu gejolak sosial di masyarakat serta meningkatkan jumlah masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat makin merosot.

”Dalam hal ini Jokowi mengambil 4 langkah, langkah cerdas dan bijak, langkah Antisipatif, langkah Maju dan Langkah Tepat,” tutupnya.

Sebelumnya, Pengamat ekonomi dari Universitas Indoensia, Ichsanudin Noorsy kepada Fajar Indonesia Network (FIN)melalui sambungan telepon, Kamis (11/10) mengatakan Jokowi untuk menunda kenaikan harga BBM dinilai sebagai bentuk ketakutan dalam menghadapi tahun politik.

Tak hanya itu, Noorsy mengatakan pemerintah telah menetapkan harga premium awalnya di daerah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dipatok Rp 6.550 per-liter dinaikkan menjadi Rp 7.000 per-liter sementara di luar Jamali harga awalnya Rp  6.400 menjadi Rp 6.900.

Anehnya, setelah penetapan harga tersebut diucapkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan Rabu (10/10), selang beberapa menit kemudian pemerintahan Jokowi menegaskan kenaikan BBM ditunda.

Penundaan ini dinilai Noorsy mengindikasi tidak adanya koordinasi yang baik dan terbangun antara presiden dengan pembantunya.

”Dengan kenaikan harga premium yang hanya beberapa menit saja, mengindikasikan tidak adanya koordinasi yang terbangun dengan antara presiden dengan pembantunya,” kata Noorsy.

Noorsy menuturkan dengan adanya kenaikan BBM ini persoalannya apakah akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Di mana  dengan adanya kenaikan BBM sudah tentu akan menaikkan harga-harga.

”Dan kenaikkan harga itu akan menimbulkan inflasi. Selanjutnya inflasi akan memangkas daya beli masyarakat. Dengan terpangkasnya daya beli, maka suka atau tidak suka Presiden Jokowi sudah bisa dinilai gagal dalam membangun perekonomian negara,” tutur Noorsy.

Noorsy menjelaskan kegagalan Jokowi itu ditutupi oleh sanjungan atau pujian yang diberikan pihak asing seperti IMF dan bank dunia. Padahal ditegaskan Noorsy, sanjungan dan pujian yang diberikan pihak asing itu jelas menunjukkan nilai tukar rupiah semakin terpuruk dan jatuh.

”Dua hal itu akan berdampak kepada elektabilitas Jokowi yang menurun. Seberapa besar menurunnya tergantung seberapa dalam tidak mampunya masyarakah dalam membeli harga-harga,” katanya.

Sementara itu, pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan kejutan biasanya menyenangkan, tetapi kali ini kurang menyenangkan. Tampaknya publik dibuat terkejut-kejut oleh Kemeterian ESDM, Kementerian BUMN dan Pertamina. Betapa tidak, harga premium dinaikkan, tidak lama berselang dibatalkan. Sangat wajar bila akal sehat publik bertanya, mengapa bisa begitu tiga instansi pemerintah ini?

”Apakah masih belum berjalan baik koordinasi dan komunikasi antar tiga instasi tersebut? Atau ada ego sektoral di antara mereka? Atas pertaanyaan tersebut, tiga instasi ini belum tentu bersedia mengurainya. Saya berhipotesa, mereka lebih cenderung akan membiarkan seperti angin lalu. Biasalah,” katanya.

Pekan ini, kata Emrus, di berbagai media memuat kenaikan harga BBM Premium dari Rp 6.550 per liter menjadi menjadi Rp 7.000 per liter, dibatalkan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, mengemukakan bahwa rencana kenaikan harga Premium di Jamali (Jawa, Madura dan Bali) ditunda. Alasan penundaan yang dimuat di berbagai media sangat sederhana, hanya karena ketidaksiapan Pertamina melaksanakannya.

Ketidaksiapan Pertamina tersebut, lanjut Emrus, bisa jadi memunculkan sejumlah pertanyaan lanjutan antara lain; Mengapa perusahaan sebesar Pertamina belum siap. Bukankah Pertamina sudah dikelolah dengan sangat professional dengan dukungan Dana yang sangat besar untuk mempekerjakan sumberdaya manusia yang handal, sehingga mampu mengantisipasi dan mengelola kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi? Apalagi, bukankah kenaikan harga Premium menambah pemasukan bagi Pertamina?

”Jika dilanjutkan dengan kebebasan berfikir dari setiap warga negara, pasti masih memunculkan sejumlah pertanyaan tentang penundaan harga tersebut. Ujungnya, publik bisa menjawab sendiri dengan menduga-duga, tergantung pada persepsi masing-masing,” tegasnya.”

”Yang jelas, menurut hemat saya, pengumuman kenaikan harga BBM dan kemudian penundaan, menunjukkan bahwa ada masalah koordinasi dan komunikasi antar instasi pemerintah dalam pengambilan keputusan tersebut khususnya, dan sekaligus menunjukkan bahwa manajemen komunikasi belum dikelola secara professional umumnya. Akibatnya, pengelolaan komunikasi pemerintah berjalan parsial, tanpa model,” sambungnya.

Karena itu, permasalahan ini harus digali dan diurai secara terang benderang di internal sesama instansi pemerintah untuk menemukan solusi dan merumuskan pemodelan proses komunikasi pemerintah agar tidak terulang lagi ke depan yang terkait dengan permasalahan koordinasi dan komunikasi antar instasi pemerintah, utamanya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

”Koordinasi dan komunikasi yang baik antar instasi pemerintah dalam pengelolaan isu-isu yang menyangkut kepentingan publik mutlak harus dilakukan dalam suatu pemodelan proses komunikasi,” tutupnya. (Lan/FIN/ign)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.