Pertumbuhan Ekonomi Jabar Naik

195
IPAN SOPYAN/JABAR EKSPRES
GANDENG TANGAN: Kepala Kanwil Ditjen kekayaan negara Jawa Barat Nuning Sri Rejeki Wulandari (tengah) usai memberikan keterangan pers kenaikan pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat Triwulan III 2017, sebesar 5,19 persen.

BANDUNG – Kepala Kanwil Ditjen kekayaan negara Jawa Barat Nuning Sri Rejeki Wulandari menyebutkan pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat Triwuian III 2017 berada pada angka 5,19 persen sementara laju inflasi tahun calendar year to date (Januari-November 2017) sebesar 3,06 persen. Laju infiasi dari tahun ke tahun year on year (November 2017 terhadap November 2016) tercatat sebesar 3,42 persen.

Menurut Nuning, hal itu menunjukkan peran APBN sebagai instrument kebijakan fiskal dapat berjalan secara kredibel, efektif, dan efisien, serta berkelanjutan (sustainable). ”Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Keuangan perwakilan Provinsi Jawa Barat memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan fiskal di Jawa Barat,” kata Nuning dalam jumpa pers di Gedung Keuangan Negara Bandung Jalan Asia Afrika kota Bandung.

Lanjutnya, pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melaksanakan program Penilaian Kembali Barang Miiik Negara (revaluasi aset BMN). Program tersebut didasari hasil Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, di mana Menteri Keuangan diminta untuk melakukan revaluasi BMN yang akan digunakan kembali (roll over) sebagai dasar penerbitan underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

”Objek Revaluasi Aset BMN yang dilaksanakan Tim Pelaksana revaluasi BMN berupa 934 ribu barang (NUP). Jumlah tersebut terdiri atas 108 ribu bidang tanah. 435 ribu gedung dan bangunan, serta 391 ribu jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoieh sampai dengan 31 Desember 2015 termasuk yang sedang dilakukan pemanfaatan,” jelasnya.

Revaluasi Aset BMN mempunyai manfaat yang strategis dan fundamental, yaitu pembaruan nilai asset sesuai kondisi dan nilai pasar. pembangunan basis data BMN yang lebih baik, serta mengidentifikasi BMN yang belum termanfaatkan secara optimal.

Sementara itu jelas dia, pelaksanaan APBNP 2017 di Provinsi Jawa Barat menunjukkan posisi yang menggembirakan baik pada sisi pendapatan maupun sisi belanja. Realisasi pendapatan Negara yang merupakan pendapatan dari perpajakan dan bukan pajak mencapai Rp 105,4 triliun. Penerimaan pajak dari tiga Kantor Wilayah DJP di Jawa Barat mencapai Rp 71.8 triliun (92.7 persen) dari target Rp 77,4 Triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun Ialu, penerimaan pajak di Jawa Barat tumbuh 8.17 persen.

”Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (28.5 persen) dan Pajak Pertambahan Nitai (PPN) sebesar 24,6 persen,” jelasnya.

Sedangkan, realisasi penerimaan Negara dari sisi Kepabeanan dan Cukai tahun 2017 Jawa Barat mencapai Rp 26,9 Triliun atau tumbuh 5,3 persen dari tahun lalu. Realisasi ini 99.9 persen dari target sebesar Rp.27 triliun. ”Komposisi penerimaan Kanwil DJBC terdiri dari penerimaan Kepabeanan Rp 921 miliar dan penerimaan dari Cukai sebesar Rp 26.1 triliun,” jelasnya.

Selanjutnya jelas dia, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jawa Barat mencapai Rp 2,9 triliun serta pendapatan dari potongan belanja sebesar Rp 3.7 triliun. Capaian PNBP selaras dengan semakin membaiknya harga komoditas di pasar intemasional dan regional, perbaikan kinerja BUMN sector pertambangan, dan perbaikan tata kelola serta kualitas pelayanan publik.

Sementara realisasi Belanja Negara di Jawa Barat mencapai Rp 45,4 triliun atau 90,15 persen dari pagu sebesar Rp 50,35 Triliun. Realisasi tertinggi tercatat pada Belanja Sosial yang utamanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin sebesar 95 persen dan Belanja Modal yang didalamnya adalah infrastruktur pelayanan publik sebesar 77,70 persen.

”Untuk Dana Transfer pemerintah pusat ke pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat, tercatat realisasi sebesar total Rp 64,73 Triliun, Rinciannya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 6,19 Triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 34.33 Triliun. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 19.21 triliun, Dana lnsentif Daerah (DID) sebesar Rp 461.89 Miliar dan Dana Desa sebesar Rp 4,54 Triliun. Khusus DAK Fisik dari pagu sebesar Rp 3.57 Triliun telah disalurkan ke rekening Kas Daerah (RKD) sebesar Rp 2,70 Triliun atau 75.73 persen. Dari jumlah penyaluran tersebut telah diserap sebesar Rp 2,20 Triliun atau 81,38 persen,” jelas dia.

Realisasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa diatas patut disambut gembira karena kata dia,  menunjukkan perkembangan yang Iebih baik, berkenaan basis penyaluran anggaran yang digunakan adalah kinerja pelaksanaan. Termasuk juga yang dijadikan dasar adalah penggunaan minimal 25 persen dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk infrastruktur.

”Untuk Tahun 2018, anggaran belanja negara yang diterima pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat tercatat berjumlah Rp 110,27 Triliun. Pagu anggaran itu telah diserahkan Gubernur dan dialokasikan melalui satuan kerja kementerian/lembaga sebesar Rp 43,7 Triliun, dan transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 66,5 Triliun, yang telah diterima oleh para bupati dan wali kota. Untuk rincian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas Dana Perimbangan Rp.61,1 triliun, Dana lnsentif Daerah Rp 582 miliar dan Dana Desa Rp 4,82 triliun,” sebutnya.

Dikatakan dia, berdasarkan realisasi kinerja APBNP 2017 tersebut menujukkan jikaa pemerintah dapat mengelola pelaksanaan APBN secara kredibel melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan Negara dan belanja Negara yang efisien, efektif, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, masyarakat adil dan makmur. (pan/ign)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.