Pajak-Bea Cukai Bidik Penerimaan Rp 112 T

68
TEKEN MOU: Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat, Saefullah Nasution berfoto bersama usai acara Penandatanganan Kick off Joint Program antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Jawa Barat 1, 2 dan 3 di Auditorium GKN Bandung, kemarin (16/4).

BANDUNG – Ditjen Pajak dan Bea Cukai Wilayah Jawa Barat sepakat bekerjasama menggagas Kick off Joint Program. Salahsatu alasan dari kerjasama ini selain mengamankan penerimaan negara, juga untuk mengejar target penerimaan tahun ini yang mencapai kurang lebih Rp112 Triliun.

Launching Kick off Joint Program, merupakan sinergi antara Ditjen Pajak dan Bea Cukai Wilayah Jabar 1, 2 dan 3,” tutur Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat, Saefullah Nasution di sela-sela acara Penandatanganan Kick off Joint Program antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Jawa Barat 1, 2 dan 3 di Auditorium GKN Bandung, kemarin (16/4).

Sinergi ini lanjut Saefullah, bertujuan untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, dan pelayanan pada masyarakat. Jadi, dalam kerjasama ini tidak hanya mengutamakan aspek pengawasan, tetapi pelayanan menjadi salah satu fokusnya.

”Sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama ini, yang dilayani (masyarakat Jabar) akan merasa puas dan dampaknya akan mendorong masyarakat yang menjadi wajib pajak lebih aktif lagi melaporkan pajak dan bea cukainya,” jelasnya.

Selain itu terang dia, kerjasama ini sangat diharapkan dapat mengoptimalkan aspek perpajakan dan kepabeanan karena bercermin penerimaan pajak dan bea cukai Jabar di tahun sebelumnya (2017) tidak mencapai target dan banyak potensi-potensi penerimaan pajak dan bea cukai yang belum digali atau dimaksimalakan.

”Sehingga, di 2018 ini dengan kerjasama ini akan lebih baik. Baik penerimaan pajak maupun bea cukai. Jadi tidak ada lagi kasus penguasaha yang coba-coba mengelabui kita dengan tidak memberitahu atau melaporkan kewajiban pajak dan bea cukainya,” terangnya.

Adapun mengenai bentuk kerjasama ini kata dia, Kick off Joint Program ini nantinya banyak hal yang bisa dilakukan atau lebih dioptimalkan lagi. Salah satunya, joint analisis, profile, sampai ke joint audit dan investigasi dan program ini dijamin tidak hanya retorika tetapi langsung bergerak dan menyasar wajib pajak dan bea cukai terutama perusahaan-perusahaan yang banyak melakukan praktik menipu (mengelabui).

”Nantinya, apabila ada kasus yang kami (Ditjen Bea Cukai) tangani beririsan dengan wilayah kerja Ditjen Pajak maka akan kita koordinasikan dengan Ditjen Pajak langsung. Begitupun sebaliknya apabila ada kasus di Ditjen Pajak yang kasusnya beririsan dengan Ditjen Bea Cukai akan berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai. Jadi, sistem kerjanya tidak lagi menggunakan kacama kuda tetapi lebih mengedapankan kerjsama,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo menambahkan, Ditjen Pajak sangat mengapresiasi kerjasama ini. Meskipun sebenarnya kerjasama ini sudah lama dilakukan diantara dua Ditjen ini, tetapi untuk lebih menguatkannya maka kerjasama ini dituangkan dalam bentuk MoU.

“Dengan begitu, kerjasama ini betul-betul akan membawa dampak menutup peluang wajib pajak dan bea cukai yang main-main dengan mengelabui Kita. Sebab, banyak kasus terjadi ada wajib pajak yang mengajukan ekspor ternyata saat di cek barangnya di bea cukai tidak melakukan ekspor, itu kan minta restu (izin) biaya untuk ekspor padahak tidak ekspor,” tambahnya.

Adapun untuk program jangka pendek dari kerjasama ini banyak antara lain joint analisis, investigasi dan koleksi serta lainnya. Memang program tersebut sudah terimplementasi tetapi dengan kerjasama yang dituangkan dalam MoU ini diharapkan akan lebih serius.

”Artinya, apabila sebelumnya tidak terlalu serius atau lebih bekerja sendiri-sendiri saat ini akan lebih mengedepankan kerjasama untuk mencapai target,” katanya.

Sehingga nantinya dengan kerjasama ini terang dia, apabila ada permasalahan perpajakan yang tidak terpenuhi oleh wajib pajak. Maka, pelayanan bea cukai akan diblokir secara otomatis, dan di Ditjen Pajak pun apabila ada perusahaan yang SPT-nya tidak berlaku maka akan diblokir.

”Dampaknya tentu perpajakan dan bea cukai diharapkan melampaui target kurang lebih Rp 112 Triliun, di Ditjen Pajak terlampuai Rp 90 Triliun selebihnya Ditjen Bea Cukai,” terangnya.

Sebab, sebelum adanya kesepakatan kerjasama ini penerimaan Ditjen Pajak dan Bea Cukai sama-sama tidak melampaui target justru dibawah minimal pemasukan karena berbagai kendala, terutamanya praktik perusahaan yang mengelabui dan kurang optimalisasi potensi pajak dan bea cukai. (mg2/ign)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here