BANDUNG -Meskipun realisasi APBD-P 2018 hanya dijalankan kurang lebih 4 bulan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memaksimalkan penyerapannya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar, Yomanius Untung mengatakan, OPD-OPD dalam penggunaan anggaran harus transparan dan diawasi bersama. Sehingga, jika ada penyimpangan minimal dapat dicegah.
Dia menginginkan, APBD-P 2018 dapat berjalan sesuai target. Sebab, pada rencana belanja daerah telah disusun berdasarkan skala prioritas.
’’Pelaksanaan kegiatannya harus ada efesiensi serta pengawasan yang efektif sehingga penyimpangan bisa dihindari,” tutur Untung ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar kemarin.
Untung menekankan, terkait kebijakan bidang pendapatan Banggar menyarankan agar dalam pengelolaannya secara optimal dan tidak hanya sebatas mencapat target, tetapi harus dibarengi dengan transparansi dan penyerdehanaan prosedur.
Kemudian, soal peningkatan target PAD di APBD-P 2018 memang hal yang positif dari Pemprov Jabar yang patut diapresiasi. Namun demikian, Banggar melihat peningkatan PAD tersebut masih didominasi dari pajak daerah belum ada sektor lainnya yang bisa berkontribusi terhadap PAD.
Sehingga dalam hal ini, perlunya inovasi dari Pemprov Jabar untuk lebih mengoptimalkan PAD dari OPD-OPD yang ada di Jabar baik itu penghasil aset-aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar maupun aset yang dipisahkan.
“Optimalisasi sumber PAD pun bukan saja dari OPD saja, tetapi dari BUMD-BUMD pun harus dioptimalkan juga. Sebab, masih ada beberapa BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap PAD. Sedangkan anggaran penyertaan modal yang diberikan melalui APBD cukup bersar. Maka dari itu, perlunya pengoptimalan kinerja BUMD yang ada dan pelu dikaji ulang bagi BUMD yang tidak produktif,” pungkas dia. (mg2/yan)
