JAKARTA – Aksi Bela Tauhid yang dilaksanakan pada Jumat (2/11) di depan Istana menuai pro kontra di kalangan elit. Kabarnya gerakan tersebut seakan percuma karena proses hukum kepada pelaku sudah dilakukan. Sementara kabar lainnya berharap bahwa gerakan atau aksi tersebut jangan sampai menjadi komoditas politik tertentu.
Aksi yang disebut sebagai Aksi 211 banyak yang mengaitkan gerakan atau ini didukung juga oleh kelompok oposisi. Menanggapi hal itu Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan pihaknya sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Aksi Bela Tauhid yang dibentuk oleh PA 212 dan GNPF-U.
”Tidak. Kami tidak ada hubungan dengan itu,” ujar Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi Jalan Sriwijaya, Jakarta, kemarin.
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini juga menampik jika pada aksi sebelumnya menggema suara ganti presiden dihubungkan dengan tim pemenangan Prabowo-Sandi. Menurut Dahnil, memang ada yang memandang aksi bela tauhid bermuatan politik. Tetapi, ada pula yang memandang aksi tersebut murni karena didasari rasa tidak terima dan ingin melindungi kalimat tauhid.
”Yang jelas, prinsipnya, kami dari Prabowo-Sandiaga menghormati hak konstitusional setiap warga negara selama demonstrasi dilakukan secara aman, damai, kemudian tidak provokatif, tidak menebar kebencian. Tentu kami menghormati,” kata Dahnil.
Sementara itu, Sandiaga Uno enggan memberi tanggapan soal aksi bela tauhid yang akan dihelat di depan Istana Negara, Jakarta. ”Nggak ada tanggapan,” kata Sandi.
Sandi kabarnya berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah pada Kamis malam (1/11). Dia tidak merinci akan berapa lama berada di sana. Sandi hanya mengatakan bakal memberikan bantuan kepada para korban gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah.
Dihubungi usai melantik Muda Praja IPDN, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla merespon positif aksi unjuk rasa bela tauhid sebagai upaya penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Namun dirinya sebagai Ketum Dewan Masjid Indonesia ini menilai bendera tauhid dapat diakui sesuai kepercayaan saja, khususnya bagi umat muslim.
”Ya kan tidak perlu, ya pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan, bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan, tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera ini haris begini, tidak tidak,” ungkap Wapres Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, kemarin (2/11). (zen/fin/ign)
