Mantan Napi Bisa Daftar Caleg 2019

Pendaftaran Telat, Tak Ada Kompromi Jika Ada Kesalahan

80
ACHMAD NUGRAHA/JABAR EKSPRES
MASIH TUNGGU: Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat (kanan) saat memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Aula KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Minggu (8/7).

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memastikan akan menerima mantan narapidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Hal itu menyusul DPR, Pemerintah dan KPU RI telah menyepakati orang-orang dengan status mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual, tetap berkesempatan mendaftar dan diverifikasi KPU.

”Kalau ini petunjuk dari KPU pusat soal pelarangan mantan narapidana korupsi itu, untuk sementara proses pendaftarannya diterima sampai nanti ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Apakah pasal ini dianulir atau tidak,” kata Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat di Kantor KPU Jabar Jalan Garut Nomor 11, Bandung, kemarin (13/7).

Yayat menjelaskan, maksud dari keputusan MA yakni terkait uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Sebab para mantan narapidana tersebut berhak mengajukan haknya untuk melakukan gugatan atau uji materi kepada MA sembari KPU memverifikasi berkas mereka.

”Kalau pasal ini dianulir keputusannya di MA, berarti calon anggoa legislatif mantan narapidana jalan terus pendaftarannya. Kalau keputusan MA jalan, maka narapidana itu dicoret (pendaftarannya),” ucap Yayat.

Perlu diketahui, kesepakatan tersebut berasal dari keputusan dalam rapat konsultasi antara DPR, Pemerintah dan KPU selama sekitar tiga jam di ruang rapat Pimpinan DPR, gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7) lalu.

Sementara itu, lima hari jelang akhir pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada Pemilu Serentak 2019, belum ada satu parpol pun yang mendaftar ke KPU Jawa Barat. Sesuai konfirmasi narahubung parpol, proses itu baru dimulai hari ini (14/7). Oleh karena itu jajaran KPU harus siap menerima beban pekerjaan menjelang akhir penutupan pendaftaran.

”KPU harus memuluskan proses itu dengan baik, yakni dengan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Yayat.

Menurut Yayat, konsistensi menjalankan peraturan bisa menolong KPU dari kesalahan. “Tidak ada kompromi jika tidak sesuai dengan aturan,” kata Yayat.

Untuk itu ia menawarkan solusi bagi seluruh perangkat KPU Jabar, yakni menciptakan suasana kerja senyaman mungkin, membuat SOP secara tertulis, dan pengamanan dokumen dengan baik.

“Tidak ada toleransi atas kelalaian, terutama terkait dengan dokumen,” tegasnya sambil menambahkan perlunya akurasi dengan mengambil pelajaran dari kegiatan-kegiatan di masa yang lalu.

Di lain pihak, Komisioner Divisi Perencanaan dan Data, Ferdhiman Bariguna mengingatkan pentingnya DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan).

“Dokumen-dokumen harus lengkap. Jangan sampai ada caleg yang tidak ada dalam DPT,” tegasnya.

Kegiatan itu dihadiri para pejabat struktural, pelaksana, dan tenaga pendukung KPU Jabar. (jar/ign)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.