BANDUNG – Ditolaknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 Kota Bandung oleh provinsi Jabar berdampak pada semua program yang sedang dijalankan di akhir tahun. Bahkan, ketiadaan anggaran bahan bakar mobil operasional dan gaji personel pemadam kebakaran terancam tidak memiliki anggaran.
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengakui, sudah memprediksi imbas dari penolakan APBD-P 2018. Salah satunya yang dirasakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB).
Dia menuturkan, sebenarnya dampak dari tidak dimiliki APBD-P sangat dirasakan oleh Pemkot Bandung dalam menjalankan program salah satunya adalah anggaran BBM Damkar dan honor petugas.
Kendati begitu, untuk mengatasi masalah tersebut Pemkot Bandung masih bisa melakukan pergeseran anggaran untuk lebih mementingkan skla prioritas.
’’Kami segera berkoordinasi menentukan pos-pos anggaran yang bisa digeser termasuk untuk menutupi operasional DPKPB,”jelas Yana kepada wartawan kemarin. (5/11).
Dia menjamin, untuk masalah pelayanan publik ke masyarakat tidak akan terganggu dengan ditolaknya APBD-P. Sebab, untuk masalah ini, sudah menjadi penekanan kepada seluruh jajaran agar tetap memberikan pelayanan.
Selain itu, salah cara agar program pembangunan tetap berjalan Pemkot Bandung akan melakukan efisiensi anggaran hingga akhir 2018 meski dibeberapa sektor akan mengalami kehabisan anggaran.
”Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan dengan pergeseran anggaran. Kan kita bicara skala prioritas ya. Semangatnya pelayanan publik jangan sampai terganggu,” ungkap dia.
Sementara itu, Plh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengaku belum tahu secara detail mengenai apa saja anggaran yang terhambat. Sebab, sekarang ini masih diproses di BPKA Kota Bandung.
Hanya satu saya ingat misalnya untuk BBM kendaraan pemadam kebakaran.
Menurut Ema karena hal itu bersifat penting dan mendesak maka kepala daerah akan melakukan pergeseran dan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) agar ada anggaran tersedia.
Selain itu, anggaran yang kemungkinan akan di pending adalah pembayaran sejumlah proyek kepada pihak ketiga yang seharusnya bisa dilakukan hingga akhir tahun ini.
