80 Ribu Lebih PMKS Ada di Bandung

BANDUNG – Berdasarkan data terakhir pada 2017 di Kota Bandung tercatat ada 80 ribu lebih Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tono Rusdiantono mengatakan, jumlah tersebut merupakan gabungan dari 26 jenis PMKS. Mulai dari anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, fakir miskin, hingga keluarga yang bermasalah psikologis.

’’Jumlah tersebut masuk kategori miskin berkisar 63.467 jiwa. Data ini merupakan hasil pendataan secara nasional,’’jelas Tono ketika ditemui belum lama ini.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinsos terus berupaya untuk mengangkat hidup mereka dengan cara melakukan pembinaan serta pemberian bantuan seperti program-program sosial.

“Yang sangat miskin, tidak punya anak, tidak punya pekerjaan, disabilitas, dikasih bantuan. Percepatannya dengan mengurangi beban mereka supaya lebih mudah. Ada beragam bantuan seperti BPNT, PKH, kesehatan dan lainnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung Muhamad Solihin juga menuturkan Pemkot Bandung melalui Dinsos terus melakukan pembinaan terhadap keberadaan PMKS di Kota Bandung.

Pola penjangkauan selama ini dilakukan, harus dibarengi dengan pembinaan dan pemberian bantuan atau membuat program pembinaan untuk melakukan pemberdayaan.

Solihin mengatakan, para PMKS yang tertangkap langsung dilakukan pembinaan dengan berbagai pola pendekatan agar tidak kembali turun ke jalan.

“Kita tidak hanya menangkap PMKS yang ada, terus mengambil ke panti tetapi kami juga melaksanakan pembinaan. Pembinaan tidak hanya di panti saja tapi tempat lain. Itu yang harus dijaga terus,” kata Solihin.

Dia menambahkan, dengan adanya pembinaan diharapkan dapat mengubah perilaku para PMKS. Sehingga mereka dapat hidup secara mandiri tanpa mengganggu ketertiban masyarakat. Upaya ini akan dilakukan terus menerus, sebab masih ada PMKS yang nakal kemudian kembali turun ke jalan yang membuat masyarakat menjadi terganggu.

“Kita ingin mengangkat PMKS tidak terus selamanya menjadi beban masyarakat tetapi harus bisa mandiri,” tutup Solihin. (yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan