jabarekspres.com, BANDUNG – Untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di wilayah Padalarang-Ciranjang Pemerintah pusat dalam waktu dekat ini akan merealisasikan pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang sepanjang 31,98 kilo meter.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengungkapkan Pemerintah bahkan telah menugaskan PT Trans Jabar Tol untuk menggarap proyek tersebut. Perusahaan tersebut adalah kontraktor yang juga menggarap pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabum (Bocimi).
Menurutanya, kontraktor ini mendapat penugasan langsung dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menggarap pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang sepanjang 31,98 kilo meter. Sehinggam Jalan tol ini adalah lanjutan dari Tol Bocimi.
“Trans Jabar Tol mendapat penugasan dari Kementrian PUPR untuk menggarap Sukabumi-Ciranjang yang panjangnya 31,98 kilo meter,” kata Iwa, di Gedung Sate kemarin (8/6)
Iwa bersama pihak terkait menggelar pertemuan membahas rencana pembangunan jalan tol tersebut. Terutama membahas hasil pra studi pembangunan Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang.
“Barusan kita lakukan rapat membahas hasil pra studi. (Hasil pra studi) itu dikonfirmasi ulang kepada stakeholder terkait,” ucapnya.
Dia menambahkan, kehadiran Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang begitu penting. Terutama untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Cianjur. “Apalagi ada kejadian Cisomang, alternatif jalan tol mutlak diperlukan,” ujarnya.
Sementara itu, Dirut PT Trans Jabar Tol Moch Sadali menyatakan, pada dasarnya pihaknya siap untuk mengarap proyek tersebut. Apalagi, saat ini perusahaanya sedang berupaya menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Bocimi. Sehingga, dengan penugasan pekerjaan ini pembangunan bisa secara simultan dilakukan.
“Untuk Sukabumi-Ciranjang pada prinsipnya kita sudah siap tinggal dilaksanakan saja,” ucapnya.
Dirinya menyebutkan, untuk investasinya sendiri diperkirakan menyentuh angka Rp 6 triliun. Bahkan, angka tersebut di luar dana pembebasan lahan.
“Investasi sekitar Rp6 triliun. Dana itu untuk pembangunan kontruksi, sarana dan prasarana tol. Tapi tidak termasuk untuk pembebasan lahan,” pungkas Sadali (yan)