jabarekspres.com, BANDUNG – Generasi milenial menjadi sasaran pemerintah pusat dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila. Dalam dua bulan ke depan, atau Juli-Agustus, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong hal itu melalui pelatihan media sosial di seluruh provinsi.
Asril, asisten Deputi Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK menyebut, 50 perwakilan pelajar terpilih dari SMA, SMK, dan MA, dan enam orang guru Jawa Barat (Jabar) mengikuti pelatihan media sosial dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jabar.
Asril menjelaskan, pemerintah pusat khawatir dengan kondisi negara saat ini yang mulai terganggu. Salahsatunya berkaitan dengan isu radikalisme yang mengancam disintegrasi bangsa, termasuk di dalamnya dilakukan aparat. ”Karena itu, Pak Jokowi-JK (Joko Widodo dan Jusuf Kalla) mendorong adanya revolusi mental. Tujuannya cuma satu, melakukan perubahan jadi pribadi lebih baik. Berorientasi kemajuan, berlandaskan Pancasila,” kata Asril kepada wartawan kemarin (24/7), di Ballroom Holiday Inn.
Menurut dia, jika gangguan itu dibiarkan, dikhawatirkan menjadi euforia. Pancasila dibuang dan dicampakan. Puncaknya pada era reformasi tahun 1998, Pancasila mau dibuang. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) ditinggalkan. Dengan jatuhnya orde baru, Pancasila dianggap keliru. Padahal, Pancasila itu sari atau inti gagasan pendiri bangsa. Menjadi pemersatu bangsa setelah masa penjajahan.
”Makannya sekarang tumbuh radikalisme, perpecahan. Dengan gerakan revolusi mental ini kita dorong semua lini,” terang dia.
Sebagai bagian dari Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko PMK, pihaknya akan terus mendorong para pelajar turut serta dalam gerakan revolusi mental. ”Di sini kita dorong pelajar. Sebetulnya bukan hanya pelajar, sesuai instruksi presiden siapapun. Meski, idealnya disampaikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kita,” ungkap dia.
Asril menyampaikan, sosialisasi revolusi mental ini digelar di setiap provinsi.
Dengan begitu diharapkan, jika di pemerintah pusat ada Kemenko PMK, di provinsi dan kabupaten kota ada gugus tugas yang akan menjalankan gerakan revolusi mental. Media sosial (medsos) menjadi sasaran karena sekarang banyak pesan tidak bertanggungjawab bisa dikonsumsi masyarakat. Termasuk melalui game.
